Ketum ASPEBINDO, Anggawira: PLTU Tetap Menjadi Backbone Kelistrikan Indonesia

Jakarta,corebusiness.co.id-Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO), Anggawira mengapresiasi telah diterbitkannya Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 oleh pemerintah. RUPTL ini menjadi peta jalan penting dalam memastikan ketersediaan energi nasional yang andal, terjangkau, dan seimbang antara keamanan energi dan agenda transisi menuju energi bersih.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, telah mengumumkan dan mengesahkan RUPTL PLN 2025-2034 melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 188.K/TL.03/MEM.L/2025 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2025-2034.

RUPTL terbaru salah satunya mencakup penambahan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batubara sebesar 16,6 gigawatt (GW). Ketetentuan ini sekaligus menepis wacana yang berkembang bahwa PLTU akan “disuntik mati” pemerintah.

Also Read:

PHE Fokus Akselerasi Lifting Migas, Dukung Kemandirian Energi Nasional

Penambahan 16,6 GW kapasitas PLTU dalam RUPTL terbaru merupakan langkah realistis di tengah kebutuhan energi nasional yang terus tumbuh. Terutama, untuk mendukung industrialisasi dan hilirisasi sumber daya alam di luar Jawa,” kata Anggawira kepada corebusiness.co.id, Minggu (8/6/2025)

Menurutnya, PLTU tetap menjadi backbone kelistrikan Indonesia, khususnya untuk wilayah dengan keterbatasan jaringan EBT dan logistik. Dia menyebutkan, selama ini, PLTU menyumbang lebih dari 60 persen bauran energi nasional.

“Ke depan, kita perlu mengelola transisinya dengan bertanggung jawab, bukan meniadakannya secara abrupt,” ucapnya.

Also Read:

PHE ONWJ Lanjutkan Proyek Penggantian dan Peremajaan Jalur Pipa Penyalur Bawah Laut

Anggawira menyampaikan, hingga tahun 2024, konsumsi batubara domestik (DMO) untuk PLTU berkisar di angka 125–135 juta ton per tahun, dari total produksi nasional yang berada di atas 700 juta ton. Dengan tambahan 16,6 GW kapasitas PLTU, secara kasar dapat diproyeksikan kebutuhan tambahan batubara mencapai sekitar ±80–100 juta ton per tahun–tergantung efisiensi pembangkit, kualitas batubara, dan kapasitas operasi aktual.

“Ini tentu membuka ruang investasi, produksi, dan penguatan rantai pasok batubara nasional dengan tetap menjaga prinsip tata kelola lingkungan yang baik.” ujarnya.

Also Read:

Sekjen ESDM Dadan Kusdiana Bicara Tantangan dan Peluang CCS dan CCUS di Indonesia

Adapun jenis batubara yang digunakan sebagai bahan baku energi PLTU di Indonesia, disebutkan Anggawira, umumnya menggunakan batubara dengan spesifikasi kadar kalori 4.200–5.500 kcal/kg GAR, kadar abu rendah hingga sedang, kadar sulfur < 1 persen (untuk menjaga emisi SOx, dan mayoritas jenis sub-bituminous hingga low-rank coal.

“Beberapa PLTU didesain secara spesifik agar optimal menggunakan batubara lokal,” imbuh Sekretaris Jenderal BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) tersebut.

Also Read:

Pertamina Drilling Sukses Bor 9 Sumur Lepas Pantai dalam Satu Tahun

Ia menambahkan, sebagai asosiasi pemasok energi mineral dan batubara, ASPEBINDO mendukung penuh transformasi energi nasional yang inklusif dan terukur. Beberapa langkah nyata yang dilakukan asosiasi ini antara lain:

Satu, mendorong hilirisasi batubara, seperti gasifikasi menjadi DME, methanol, dan syngas sebagai substitusi LPG dan bahan bakar industri.

Dua, mendukung co-firing biomassa di PLTU untuk mengurangi intensitas karbon.

Also Read:

Kurtubi: PLTN Bisa Dibangun Tanpa Pembentukan NEPIO

Tiga, mempromosikan penggunaan teknologi Ultra Super Critical (USC) yang lebih efisien dan rendah emisi.

Empat, mengajak anggota mengadopsi standar Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam rantai pasok batubara.

Also Read:

Formatur Satgas NEPIO PLTN Berubah, Menkomdigi Jadi Wakil Ketua V

“Kami meyakini bahwa transisi energi tidak bisa meninggalkan batubara begitu saja, tetapi harus dilakukan dengan pendekatan yang adil (just transition) dan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur nasional,” tuturnya.

Berdasarkan catatan ASPEBINDO, batubara masih menjadi salah satu komoditas penyumbang devisa dan penerimaan negara terbesar untuk  Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada tahun 2023, misalnya, kontribusi batubara mencapai lebih dari Rp 100 triliun untuk PNBP, atau hampir 40 persen dari total PNBP sektor ESDM. Sementara dari ekspor batubara, menyumbang puluhan miliar dolar ke neraca perdagangan Indonesia, mendukung stabilitas nilai tukar dan APBN.

Also Read:

Bocoran, Formatur Satgas NEPIO PLTN Ada Penambahan Wakil Ketua

Anggawira menegaskan, penambahan PLTU dalam RUPTL harus dipandang bukan sebagai langkah mundur, tetapi sebagai penjaga stabilitas energi nasional sambil membuka ruang transformasi industri energi yang lebih inklusif dan realistis.

Also Read:

Tri Winarno Ungkap Faktor ICP Juni Meroket ke Level USD69,33 per Barel

“Kami siap terus berkolaborasi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa batubara berperan dalam cara yang cerdas, efisien, dan bertanggung jawab,” pungkasnya. (Syarif)

Also Read:

Penghapusan Net Metering PLTS Atap Kembali Diusik