Bob S. Effendi Tegaskan ThorCon Serius Bangun PLTN di Indonesia

Jakarta,corebusiness.co.id-PT ThorCon Power Indonesia menegaskan keseriusannya membangun PLTN di Indonesia tanpa Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Kendalanya?

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM), Yuliot Tanjung menyatakan, pemerintah mempercepat jadwal pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pada rentang waktu 2029-2032.

Menurut Wamen ESDM, Yuliot Tanjung, percepatan pembangunan PLTN merupakan bagian dari strategi untuk meningkatkan kapasitas pembangkit listrik nasional hingga mencapai 443 gigawatt (GW), sebagaimana tercantum dalam draft Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2025-2060.

Also Read:

Expert di Bidang Nuklir, Bob S. Effendi Bentuk Jasa Konsultan PLTN

“Kapasitas ini dirancang untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2029. Sebanyak 79 persen kapasitas pembangkit berasal dari energi baru terbarukan (EBT),” kata Yuliot dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR, Kamis (23/1/2025).

Yuliot mengatakan, PLTN menjadi bagian dari strategi mencapai bauran energi nasional sebesar 79 persen dari EBT. Namun, kata dia, hingga saat ini belum ada pihak swasta yang menyatakan minat berinvestasi dalam proyek ini.

Also Read:

Cerita Pengabdian Perwira Elnusa Menjaga Pasokan Energi di Momen Idulfitri

“Calon perusahaan belum, itu baru kajian pemerintah” ungkapnya.

Sebelumnya, PT ThorCon Power Indonesia, satu-satunya perusahaan nuklir yang beroperasi di Indonesia, menyatakan kesiapannya membangun PLTN di Pulau Kelasa, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung. ThorCon menawarkan kesediaannya kepada pemerintah membangun  PLTN dengan anggaran Rp 17 triliun tanpa ABPN. Perusahaan menawarkan harga jual listrik ke PLN Rp 1.000 per kWh atau di bawah 7 cent.

Also Read:

Jaga Produksi saat Libur Lebaran, Pertamina Drilling Bentuk Satgas BST

Menanggapi pernyataan Wamen ESDM, Direktur Operasi PT ThorCon Power Indonesia, Bob S. Effendi mengatakan bahwa pihaknya sudah berkirim surat dan proposal kepada Menteri ESDM dan Direktur Utama PLN sejak Oktober 2024.

“Mungkin Pak Wamen ESDM belum diinformasikan. Kami siap jalan, bahkan yakin target pembangunan PLTN antara rentang 2029 hingga 2032 dapat terpenuhi,” kata Bob S. Effendi Ketika dihubungi corebusiness.co.id, Jumat (24/1/2025).

Also Read:

Bob S. Effendi Urai Kontradiktif dan Solusi Rencana Pembangunan PLTN di Indonesia

Bob mengemukakan bahwa ThorCon sampai detik ini masih menunggu respon dari Menteri ESDM dan Dirut PLN terkait surat yang telah dikirim tersebut. Menurutnya, beberapa kementerian dan lembaga lainnya lainnya juga mengetahui tentang proyek PLTN ThorCon di Pulau Kelasa, antara lain Kemenko Marves, Kemenko Ekonomi, dan Bapeten.

“Sampai saat ini kami masih terus melakukan konsultasi pra-perizinan dengan Bapeten. Insya Allah sebentar lagi akan mulai masuk proses tahapan perizinan tapak, dan kami targetkan tahun 2026 akan mendapatkan izin tapak,” tutur Bob.

PLTN ThorCon Produksi Tahun 2031

Also Read:

Negara Produsen Baterai EV Pacu Produksi, Bagaimana Indonesia?

Seiring menunggu perizinan tapak dari Bapeten, ThorCon sedang mengerjakan detail engineering design PLTN yang diperkirakan rampung tahun 2026, sehingga tahun 2027 akan masuk konstruksi dan fabrikasi di Korea Selatan. Selanjutnya, pada tahun 2029  reaktor tersebut sudah berada di Indonesia, dan di tahun 2031 sudah dapat operasi komersial.

Setelah membangun PLTN pertama di Pulau Kelasa, ThorCon telah menyiapkan rencana akan membangun PLTN di wilayah lainnya.

Also Read:

Dampak Kebijakan Tarif AS Turunkan ICP Februari Menjadi US$74,29 per Barel

“Dalam RUKN yang diterbitkan pemerintah, ada tujuh wilayah, di mana PLTN beroperasi sebagian besar di Sumatera dan Kalimantan. Mungkin kita akan fokus di Pulau Sumatera dengan pertimbangan pertumbuhannya cukup tinggi, mengingat kapasitas ThorCon 500 MW seperti, Sumut, Batam, dan Babel,” urainya.

Bob menyampaikan bahwa pemerintah tidak menganggarkan pembangunan PLTN menggunakan APBN, tetapi menggunakan skema Independent Power Producer (IIP) atau investasi swasta. Di sisi lain, ThorCon ingin meminta penjelasan dari pemerintah terkait mekanisme penjualan listrik yang diproduksi PLTN dan dibiayai sendiri oleh swasta.

Also Read:

Sah! Imelda Eva Resmi Jabat Direktur PEP Bandung

“Sampai saat belum jelas mekanismenya, mengingat RPP KEN dan RUKN mengamanatkan urusan PLTN dilakukan oleh NEPIO atau yang disebut KP3E. Di sisi lain, komite persiapan pembangunan program energi nuklir masih dibentuk, hal ini membuat sulit kami atau perusahaan nuklir lainnya mendapatkan informasi, misalnya upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan, karena semua pihak masih dalam keadaan tidak jelas terkait prosesnya,” tukasnya.

Bob berharap pemerintah segera memberikan kepastian terkait proses, tahapan, dan merespon proposal ThorCon yang memberikan penawaran kompetitif penjualan listrik ke PLN dibandingkan PLTU berbasis batubara, serta dengan target COD 2031.

Also Read:

PLN Suplai Energi Hijau 592 MWh ke PT Inecda Plantation

“ThorCon sangat serius membangun PLTN di Indonesia tanpa APBN dengan investasi sekitar Rp 17 triliun,” pungkasnya. (Rif)

Also Read:

Pertamina Ungkap Telah Mengambil 75 Sempel BBM dari SPBU di Jabodetabek