Keren! Inflasi di Papua Turun Signifikan

Jakarta,corebusiness.co.id-Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia telah merilis data inflasi secara tahunan (year-on–year/YoY) selama Agustus 2025 sebesar 2,31 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,51. Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin Gubernur Bobby Afif Nasution penyumbang inflasi tertinggi di antara provinsi lain di Indonesia.

Untuk kategori provinsi, inflasi tertinggi terjadi di Provinsi Sumatera Utara sebesar 4,42 persen dengan IHK sebesar 110,39, dan terendah terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 0,43 persen dengan IHK sebesar 108,52. Sedangkan deflasi provinsi YoY terjadi di Provinsi Papua Barat sebesar 0,87 persen dengan IHK sebesar 107,47.

Tingkat kabupaten, inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Deli Serdang sebesar 5,79 persen dengan IHK sebesar 111,25, dan terendah terjadi di Kota Bandar Lampung sebesar 0,19 persen dengan IHK sebesar 106,58. Sedangkan deflasi terdalam terjadi di Manokwari sebesar 0,87 persen dengan IHK sebesar 107,47 dan terendah terjadi di Tanjung Pandan sebesar 0,13 persen dengan IHK sebesar 106,38.

Also Read:

Vale Resmikan Proyek Bahodopi Blok 1, Berikut Harapan Gubernur Sulteng

BPS mencatat inflasi YoY selama Agustus 2025 terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu:

1. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,99 persen.
2. Kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,81 persen.
3. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,65 persen.
4. Kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,42 persen.
5. Kelompok kesehatan sebesar 1,91 persen.
6. Kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,10 persen.
7. Kelompok pendidikan sebesar 1,43 persen.
8. Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,85 persen.
9. Kelompok perawatan pribadi
   dan jasa lainnya sebesar 8,66 persen.

Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu kelompok transportasi sebesar 0,29 persen dan  kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,33 persen.

Also Read:

Gubernur DKI Pramono Ungkap Kerusakan Fasilitas Publik Akibat Demo

Tingkat deflasi secara bulanan (month-to-month/MoM) Agustus 2025 sebesar 0,08 persen dan tingkat inflasi secara tahun kalender (year-to-date/YtD) Agustus 2025 sebesar 1,60 persen.

Inflasi Papua Turun Signifikan

Berdasarkan data yang disajikan BPS Indonesia, terlihat inflasi di Provinsi Papua Barat menduduki peringkat terendah kedua setelah Provinsi Maluku Utara. Lebih lagi dibandingkan tingkat inflasi di Pulau Jawa.

Also Read:

Apkasi dan LTKL Dorong Kabupaten Jadi Motor Pembangunan Hijau melalui SDO 2025

Pada Agustus 2025, seluruh provinsi di wilayah Pulau Jawa yang berjumlah enam provinsi mengalami inflasi secara tahunan, tertinggi terjadi di Provinsi Jawa Tengah sebesar 2,48 persen dengan IHK sebesar 108,56, dan terendah terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 1,77 persen dengan IHK sebesar 108,79.

Angka inflasi Provinsi Papua menurun signifikan dibandingkan Juli 2025 yang tercatat 1,40 persen.

Also Read:

Kabupaten Sigi Dorong Ekonomi Hijau melalui Pertanian dan Pariwisata

Melansir informasi dari Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua, inflasi tahunan di Papua didorong kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau (2,03 persen), perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (0,51 persen), kesehatan (1,97 persen), pendidikan (4,05 persen), serta transportasi (5,51 persen).

Namun, terdapat penurunan harga pada kelompok pakaian dan alas kaki sebesar -0,92 persen.

Also Read:

AOE dan SDO 2025 Ajang Sembilan Kabupaten Ekspos Produk Lokal ke Panggung Global

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Papua menyebut penurunan inflasi terutama dipengaruhi oleh turunnya harga bahan makanan dan transportasi. Meski demikian, komoditas beras, bawang merah, cabai rawit, dan cabai merah masih tercatat sebagai penyumbang inflasi.

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi Papua bersama TPID memperkuat produksi pangan lokal, melakukan penyesuaian pola tanam, pemantauan harga secara ketat, serta menggencarkan operasi pasar murah bekerja sama dengan Bulog dan Bank Indonesia. (Rif)

Also Read:

Jalan Hauling PT Bumanik Jebol, Diduga Picu Banjir Bandang di Molino