Untuk bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota, biaya operasional dihitung berdasarkan PAD daerah mereka. Berikut adalah rinciannya:

1. PAD sampai Rp 5 miliar, biaya operasional  paling rendah Rp 125 juta, paling tinggi 3 persen dari PAD.
2. PAD di atas Rp 5 miliar sampai Rp 10 miliar, biaya operasional paling rendah Rp 150 juta, paling tinggi 2 persen dari PAD.
3. PAD di atas Rp 10 miliar sampai Rp 20 miliar, biaya operasional paling rendah Rp 250 juta, paling tinggi 1,5 persen dari PAD.
4. PAD di atas Rp 20 miliar sampai Rp 50 miliar, biaya operasional paling rendah Rp 300 juta, paling tinggi 0,8 persen dari PAD.
5. PAD di atas Rp 50 miliar sampai Rp 150 miliar, biaya operasional paling rendah Rp 400 juta, paling tinggi 0,4 persen dari PAD.
6. PAD di atas Rp 150 miliar, biaya operasional paling rendah Rp 600 juta, paling tinggi 0,15 persen dari PAD. (BBS/Red)

Also Read:

BI Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi Dunia 2026 Sekitar 3,0 Persen, Indonesia antara 4,9-5,7 Persen