Kemendag Siap Bahas Lartas Impor Singkong di Kemenko Bidang Perekonomian

Jakarta,corebusiness.co.id-Menanggapi permintaan larangan dan pembatasan (lartas) impor singkong dan tapioka, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan kesiapan untuk melakukan pembahasan tersebut di Kemenko Bidang Perekonomian.

“Kemendag terbuka terhadap berbagai masukan dan evaluasi, khususnya dengan mempertimbangkan perkembangan perekonomian nasional dan daerah, serta situasi perdagangan dunia yang semakin dinamis,” kata Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Isy Karim.

Hal ini, kata Isy, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, salah satunya mengatur kebijakan dan pengendalian terhadap kegiatan ekspor-impor barang dan jasa didasarkan pada keputusan rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

Also Read:

RSNI dan Manfaat Beras Fortifikasi

Kemendag sendiri telah membahas usulan lartas ini secara internal. Pembahasan lartas akan dilakukan jika kondisi ekonomi global sudah kondusif.

Isy mengatakan, keputusan lartas  nantinya akan dilakukan pada kesempatan pertama.

“Keputusan terkait lartas impor singkong dan tapioka itu juga tentunya dengan mempertimbangkan masukan dari para pemangku kepentingan terkait,” tutur Isy.

Also Read:

HR CPO Mei 2015 Turun 3,86 Persen, HPE Bijih Kakao Naik 0,67 Persen

Sebelumnya, ribuan petani singkong berunjuk rasa di tiga pabrik tapioka yang ada di Tulangbawang, Lampung. Demo dilakukan sebagai bentuk kekecewaan petani karena perusahaan menyerap singkong petani dengan harga rendah. Pihak pabrik ada yang membeli singkong petani di harga Rp1.100 per kg dengan rafaksi 15-18 persen. Pabrik tapioka lainnya menetapkan harga Rp1.300-Rp1.400 per kg, tetapi rafaksinya di angka 35-38 persen.

Atas kondisi harga singkong tersebut, dilaksanakan pertemuan antara Menteri Pertanian dengan pelaku industri dan petani singkong yang tergabung dalam Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia, di kantor Kementerian Pertanian, pada 31 Januari 2025.

Also Read:

Menperin Ungkap Penyebab Bahan Baku Kelapa untuk Industri Pengolahan Langka

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman kemudian menetapkan harga pembelian singkong untuk industri tepung nasional sebesar Rp1.350 per kilogram. Keputusan ini sebagai bentuk perlindungan bagi petani singkong.

“Saya putuskan harga per hari ini, Rp1.350 per kilogram. Kalau melanggar, berhadapan dengan saya!” tegas Amran.

Amran menekankan, kebijakan impor singkong akan diperketat. Semua impor singkong harus mendapatkan persetujuan dan rekomendasi dari Kementerian Pertanian (Kementan). Impor juga tidak diperbolehkan sebelum seluruh hasil panen petani singkong dalam negeri terserap sepenuhnya.

Also Read:

Kolaborasi Masyarakat Tanjungpakis dan PHE ONWJ Olah Sampah Jadi Rupiah 

Dengan masuknya singkong ke dalam daftar lartas, kata Amran, maka pengawasan terhadap perdagangan singkong akan lebih ketat untuk melindungi petani dalam negeri.

“Kami telah berkoordinasi dengan Pak Menteri Perdagangan (Budi Santoso.red) untuk menahan kebijakan impor per hari ini. Impor hanya boleh dilakukan jika bahan baku dalam negeri tidak mencukupi,” pungkasnya.

Also Read:

Kemacetan Akibat Bongkar Muat di Tanjung Priok, Sinyal Buruk bagi Efisiensi Logistik Nasional

Ia menyatakan keputusan ini harus dijalankan oleh semua pihak, baik petani maupun industri. Jika ada industri yang melanggar kesepakatan ini, maka akan dikenakan sanksi tegas. (CB)

Also Read:

Produksi Kue Kering Legendaris Pusaka Kwitang Dibanjiri Pesanan dari Berbagai Daerah