Ketika Laju Kereta Cepat Mulai Terhambat

Jakarta,corebusiness.co.id– Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, prinsip dasar transportasi massal seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh adalah layanan publik, bukan mencari laba. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah turun tangan, sedang menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi proyek KCJB.

Setelah ditunggu-tunggu publik, Jokowi akhirnya menjelaskan tujuan dibangunnya KCJB.

“Begini, kita harus tahu masalahnya dulu. Di Jakarta itu kemacetannya sudah parah, sudah (terjadi) 30 tahun, 40 tahun yang lalu, 20 tahun lalu. Dan Jadebotabek juga kemacetannya parah, termasuk Bandung kemacetannya juga parah,” kata Jokowi di Solo, Senin (27/10/2025), seperti dikutip.

Also Read:

Elnusa Perkuat Kolaborasi Media melalui Program Inovatif, Raih Apresiasi Nasional

Menurut Jokowi, dampak dari kemacetan itu negara merugi ratusan triliun per tahun. Ia merinci, secara hitung-hitungan, kemacetan yang terjadi di Jakarta telah merugikan sekitar Rp 65 triliun per tahun. Sementara kerugian akibat kemacetan di Jadebotabek plus Bandung kira-kira sudah di atas Rp 100 triliun per tahun.

Ia menjelaskan, untuk mengatasi kemacetan itu, kemudian direncanakan dibangun Moda Raya Terpadu (Mass Rapid Transit/MRT), Lintas Rel Terpadu (Light Rail Transit/LRT), KCJB, dan sebelumnya ada Kereta Rel Listrik (KRL) dan kereta bandara.

Also Read:

Permenperin 26 Tahun 2025 Berlakukan Standar dan Akreditasi Kawasan Industri

“(Tujuannya) agar masyarakat berpindah dari transportasi pribadi, mobil atau sepeda motor ke kereta cepat, MRT, LRT, kereta bandara, dan KRL. Dan kerugian itu bisa terkurangi dengan baik,” kata Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyatakan, prinsip dasar transportasi massal, transportasi umum, adalah layanan publik, bukan mencari laba.

Also Read:

Sekjen HIPMI Anggawira Respons Wacana Pemangkasan BUMN dan Peluang WNA Menjabat Direksi

“Jadi, sekali lagi transportasi massal, transportasi umum, tidak diukur dari laba. Tetapi, diukur dari keuntungan sosial, Social Return on Investment (SROI). Apa itu? Banyak, pengurangan emisi karbon, produktivitas masyarakat lebih baik, polusi berkurang, waktu tempuh bisa lebih cepat. Di situlah keuntungan sosial yang didapatkan dari pembangunan transportasi massal. Sekali lagi, kalau ada subsidi, itu adalah investasi bukan kerugian,” urainya.

Diketahui, polemik ini kembali mencuat setelah tawaran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) kepada pemerintah untuk menyelesaikan utang proyek KCJB ditolak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Also Read:

Excellence, Elnusa Trans Samudera Rampungkan Proyek Seismik di Thailand Tepat Waktu

Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria menawarkan agar pemerintah menambah penyertaan modal kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) selaku pimpinan konsorsium KCJB. Sebagai gantinya, pemerintah mengambil alih infrastruktur proyek tersebut.

Also Read:

KPPU Harap Perusahaan Tambang di MIND ID Ikuti Jejak PTBA