Pengamat Ekonomi Energi: Ambiguitas Pemerintahan Jokowi Jangan Diulang Pemerintahan Prabowo

Pemerintahan AS sebelumnya, memang kerap tidak sejalan dengan ketentuan Paris Agreement, dan didukung oleh sebagian besar negara-negara di Eropa. Meskipun sikap pemerintahan AS sebelumnya tidak sepragmatis Presiden Trump, yang memutuskan keluar dari Paris Agreement.

Eropa sendiri akhirnya beralih dari energi gas ke batubara sebagai sumber energi akibat terjadinya perang Rusia dengan Ukraina yang menyebabkan pasokan gas dari Rusia terhenti ke Eropa. Tidak ada pilihan lain bagi Eropa agar listriknya tetap menyala, kemudian mereka beralih ke energi batubara.

Eropa juga tidak konsisten dalam kebijakan penggunaan energi bersih?

Also Read:

Dr. Fahmy Radhi: TKDN Dihapus, Indonesia Jangan Mimpi Bisa Bikin Mobil Sendiri

Kalau komitmennya, saya melihat Eropa cukup kuat untuk menggunakan energi bersih. Situasinya temporary saja. Kalau pasokan gas dari Rusia sudah kembali berjalan lancar, saya yakin Eropa akan meninggalkan batubara.

Indonesia sudah menyepakati ketentuan Paris Agreement dan menargetkan NZE tahun 2060. Namun hingga saat ini masih meningkatkan produksi batubara. Menurut Anda?

Also Read:

Dr. Anggawira, M.M., M.H., Menjadi Jembatan untuk Kepentingan Stakeholders

Saya kira Menteri ESDM Bahlil ini balelo terhadap komitmen dari Presiden Prabowo. Dalam beberapa pidatonya, Presiden Prabowo mengatakan bahwa Indonesia akan mencapai swasembada energi dengan menggunakan resources sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Artinya, Presiden Prabowo ingin Indonesia menggunakan energi baru terbarukan (EBT) yang resources-nya sangat berlimpah di dalam negeri.

Hanya dalam implementasinya, saya kira Bahlil tidak mendukung komitmen dari Presiden Prabowo. Dia masih mendorong para pengusaha untuk meningkatkan produksi batubara. Kemudian, dia tidak mendorong pensiun dini PLTU yang sudah dijalankan oleh PLN.

Also Read:

Julian Ambassadur Shiddiq Menjawab Peluang dan Tantangan Minerba

Langkah Bahlil saya kira sangat bertentangan, dan menurut saya dia perlu ditegur, bila perlu diganti. Mestinya, sebagai Menteri ESDM, Bahlil mendukung komitmen Presiden Prabowo.

Jika tidak mendukung kebijakan Presiden Prabowo, akan terjadi ambigu. Seperti terulang pada masa pemerintahan Presiden Jokowi selama sepuluh tahun, kebijakannya sangat ambigu. Satu sisi pemerintahan Jokowi ingin mencapai transisi energi, di sisi lain masih mengejar energi fosil.

Also Read:

Ketua ABI Ronald Sulistyanto Berharap Danantara Masuk ke Industri Bauksit

Akibatnya selama sepuluh tahun target transisi energi yang harus dicapai sebesar 23 persen pada tahun 2025 tidak tercapai. Sampai berakhirnya kepemimpinan Jokowi, transisi energi hanya tercapai 13 persen.

Kenapa tidak mencapai target?

Also Read:

Pakar Ekonomi Piter Abdullah: Pemerintah Harus Bebas Penyakit-penyakit Ekonomi

Akibat dari ambiguitas pemerintahan Jokowi. Saya kira kondisi yang terjadi di era pemerintahan Jokowi jangan sampai terulang di masa pemerintahan Prabowo. Jika terulang, maka yang disampaikan Prabowo di beberapa pidatonya hanya omon-omon doang.

Also Read:

Lukito Gazali: Produk Harita Nickel Terbuka untuk Semua Pasar