Ketum ALI, Mahendra Rianto Pertanyakan Data Produksi Beras di Indonesia

Kami, dari pihak swasta, urusan data menggunakan jasa pihak ketiga untuk meriset akurasi data. Misalnya, setiap awal tahun kami membuat Indonesia Logistics Industry Outlook, kami bekerja sama dengan perusahaan riset dari luar Indonesia. Datanya juga nggak kaleng-kaleng.  

Kementerian Pertanian juga bisa melakukan pendataan sendiri. Karena Kementan mempunyai jaringan dinas-dinas dan lembaga lain di seluruh Indonesia.

Di tengah surplus beras, mengapa harga beras di tingkat konsumen naik?

Also Read:

Firman Soebagyo Wacanakan Bapanas Dilebur dengan Bulog sebagai Regulator dan Eksekutor Kebijakan Pangan

Faktor ini perlu dilihat channel distribusi beras, mulai dari pabrik, distributor nasional, sub distributor, distributor, dan terakhir warung atau pengecer. Pengecer sendiri ada pengecer modern dan tradisional.

Sekarang pemerintah, katanya, sudah diterobos channel distribusi berasnya melalui jaringan distribusi Bulog ke penjuru daerah. Bulog juga diberikan tugas untuk membeli gabah langsung dari petani dengan harga sesuai HPP. Kebijakan makro pengadaan dan pendistribusian itu sudah dibuat, jika masih terjadi kelangkaan dan harga beras di tingkat konsumen masih tinggi, pasti masih ada masalah.

Also Read:

Ketum Perpadi Soetarto Bicara Kendala dan Solusi Industri Perberasan di Indonesia

Harga menjadi stabil ketika supply stabil. Harga bergerak naik ketika demand-nya lebih besar daripada supply. Ketika demand lebih besar dibandingkan supply, harga beras pasti naik. Tapi, sekarang supply bisa memenuhi demand, mengapa harga beras naik?

Menurut Anda?

Also Read:

Ketum Perplatsi, M. Firmansyah: Penggunaan PLTS Atap Bisa Hasilkan Cuan

Saya melihat ada data yang tidak akurat yang disampaikan ke pimpinan paling atas. Data itu tidak sesuai dengan kondisi ril yang terjadi di lapangan.

Sebagai supporting logistik, apakah ALI dilibatkan dalam pendistribusian beras?  

Also Read:

Pengamat Ekonomi Energi: Ambiguitas Pemerintahan Jokowi Jangan Diulang Pemerintahan Prabowo

Kami bukan pemegang kebijakan dalam hal pendistribusian beras. Kami sudah menggelar diskusi dan FGD terkait mekanisme arus pendistribusian barang menjadi lancar ke seluruh Indonesia, untuk meminimalisir disparitas harga barang. Hasil diskusi dan FGD itu sudah kami disampaikan ke pemerintah. Dari asosiasi logistik yang lain juga melakukan hal yang sama.

Jika pada pelaksanaannya ada pihak-pihak yang melakukan pekerjaan tidak sesuai tupoksi, maka akan terjadi persoalan lagi.

Also Read:

Dr. Fahmy Radhi: TKDN Dihapus, Indonesia Jangan Mimpi Bisa Bikin Mobil Sendiri

Kalau kami, di pihak swasta, mendapat tugas rantai pasok barang, kemudian dinilai gagal menjalankan tugas, sehingga terjadi kelangkaan stok barang di suatu daerah, konsekuensinya dipecat.

Also Read:

Dr. Anggawira, M.M., M.H., Menjadi Jembatan untuk Kepentingan Stakeholders