Rokhmin Dahuri: Harga Beras Terus Melambung, Berpotensi Mafia Pangan Desak Pemerintah Impor Beras 

Subang,corebusiness.co.id-Panitia Kerja (Panja) Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPR yang dipimpin Alex Indra Lukman bersama Rokhmin Dahuri serta 11 anggota Komisi IV lainnya melakukan sidak ke Rice Milling Plant (RMP) Modern Bulog di Subang, Jawa Barat.

Rombongan Panja Komisi IV DPR disambut oleh Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, Kepala Perum Bulog Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, Dirjen Tanaman Pangan Kementan Yudi Sastro, serta jajaran terkait.

Sidak dilanjutkan dengan diskusi membahas paradoks pangan nasional. Pemerintah mengklaim produksi padi hingga Oktober mencapai 31 juta ton dan diproyeksikan naik menjadi 34–35 juta ton pada akhir tahun. Bahkan stok Bulog disebut terbesar sepanjang sejarah republik. Namun kenyataannya, harga beras di pasaran justru terus meroket dan semakin memberatkan rakyat.

Also Read:

Harga Minyak Anjlok seiring  Pembicaraan Ukraina Tingkatkan Prospek Pelonggaran Sanksi

‎Dalam forum tersebut, Rokhmin Dahuri  menyoroti akar masalah tentang paradoks pangan yang sedang terjadi, yakni penetapan harga gabah kering panen sebesar Rp 6.500 per kilogram tanpa pandang kualitas apapun (at any quality). Menurutnya, dengan rendemen rata-rata hanya 50 persen, harga beras seharusnya minimal Rp13.500 per kilogram.

“Kebijakan ini pada sisi hulu dinilai menimbulkan moral hazard pada sebagian petani, seperti panen dini dan gabah bercampur kualitas rendah,” kata Rokhmin melalui keterangan tertulis, Rabu (10/9/2025).

Also Read:

Kabar Gembira, Mulai April 2025 Bansos KLJ dan KPDJ Cair Setiap Bulan

Anggota Komisi IV DPR Fraksi PDI Perjuangan ini juga menyoroti Harga Eceran Tertinggi (HET) beras yang hanya Rp12.500 per kilogram. Hal ini, kata dia, mendorong sebagian pengusaha penggilingan mencampur berbagai kualitas beras.

“Tak sedikit pedagang juga enggan menjual beras karena khawatir dipolisikan, sehingga stok menipis dan harga semakin melambung,” ungkapnya.
‎
Rokhmin dan anggota Komisi IV lainnya mengingatkan, jika harga terus melambung, potensi mafia pangan untuk memaksa pemerintah mengimpor beras bakal terjadi. Jika impor beras terjadi, Komisi IV DPR khawatir akan meruntuhkan kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo dan kabinetnya, serta membuat sektor pertanian sulit kembali menjadi prioritas di masa depan.

Ia menegaskan agar pemerintah tidak mengulang kesalahan krisis pangan 2024, ketika lonjakan harga memicu keresahan sosial.

“Enough is enough! Cukup rakyat dibiarkan dalam kesusahan. Kami di Komisi IV berkomitmen menjadi mitra sejati pemerintah untuk mencari solusi nyata,” tegas ucap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) 2001-2004 tersebut.
‎
‎Sidak Panja Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPR turut dihadiri Jaelani (PKB), Sulaeman L. Hamzah (NasDem), Teuku Abdul Khalid (Gerindra), Ajbar (PAN), Kartika Sandra Desi (Gerindra), Hindun Anisah (PKB), Darori Wonodipuro (Gerindra), Bambang Purwanto (Demokrat), Johan Rosihan (PKS), Ilham Pangestu (Golkar), Drh. Slamet (PKS), dan Eko Wahyudi (Golkar). (Rif)

‎