Presdir Jelaskan Update Proyek, Kepatuhan, dan Kepastian Operasional PT Vale Indonesia 

Jakarta,corebusiness.co.id-Presiden Direktur dan CEO PT Vale Indonesia Tbk, Bernardus Irmanto, menyampaikan update proyek dan hilirisasi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR di Gedung Nusantara I, Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Dalam forum tersebut, Bernardus menegaskan komitmen Perseroan, baik  dalam pengembangan proyek, melaksanakan agenda hilirisasi nikel nasional, serta kepatuhan operasional dalam kerangka tata kelola industri pertambangan nasional.

“Perseroan memandang forum RDP sebagai ruang dialog yang konstruktif untuk memastikan keselarasan antara pelaku usaha, regulator, dan pemangku kepentingan,” kata Bernardus dalam keterangan resmi yang diterima redaksi, Selasa (20/1/2026).

Also Read:

Industri Pengolahan Kertas kembali Naik Daun

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta kementerian dan lembaga terkait lainnya, termasuk MIND ID selaku holding, atas peran pembinaan dan pengawasan yang dijalankan terhadap industri pertambangan nasional.

“Penjelasan kami dalam RDP menegaskan bahwa operasional eksisting, khususnya di Sorowako dan fasilitas smelter, memperoleh alokasi penuh. Sementara untuk proyek pertumbuhan, pendekatannya bertahap dan terukur. Ini merupakan bagian dari tata kelola produksi yang sehat dan patuh terhadap regulasi,” tuturnya.

Also Read:

Hati-Hati Jual Beras Rusak, Kata YLKI Bisa Digugat Konsumen

Terkait Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2026, disebutkan Bernardus, PT Vale Indonesia mengalokasikan 100 persen kegiatan operasional untuk eksisting di Sorowako, termasuk fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter), guna memastikan keberlanjutan operasi yang telah berjalan.

Selain itu, sekitar 30 persen dialokasikan untuk Indonesia Growth Projects (IGP) Pomalaa, Morowali, dan Sorowako Limonite, yang saat ini masih berada dalam tahap pengembangan secara bertahap dan terukur.

Also Read:

Kolaborasi Pertamina Drilling dan Petronas Tembus Pasar Offshore 

Menyoal aspek perizinan, PT Vale menegaskan bahwa seluruh kegiatan Perseroan di dalam kawasan hutan telah dilaksanakan sesuai dengan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) yang diterbitkan oleh pemerintah, termasuk pemenuhan seluruh ketentuan teknis dan lingkungan yang melekat pada perizinan tersebut.

“Perseroan tidak melakukan aktivitas operasional di luar ruang lingkup izin yang sah,” tegas Bernardus.

Also Read:

RKAB 2026 Disetujui, PT Vale Indonesia Tegaskan Kepastian Operasional dan Keberlanjutan Investasi

Menurutnya, selama proses persetujuan RKAB berlangsung, PT Vale Indonesia telah mengikuti peraturan yang berlaku, sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan regulasi dan penghormatan terhadap kewenangan pemerintah dalam menata produksi nasional, bukan akibat pelanggaran perizinan.

PT Vale Indonesia berharap informasi yang disampaikan kepada publik dapat dipahami secara utuh, proporsional, dan berbasis fakta, dengan mempertimbangkan konteks utama RDP sebagai forum pembaruan proyek dan hilirisasi nasional. (Rif).

Also Read:

Menyoal SPHP Beras Satu Harga dari Serapan Gabah Any Quality Petani, Begini Respons YLKI

Also Read:

YLKI Catat Sepuluh Besar Pengaduan, Jasa Keuangan Dominasi Membelit Konsumen