ESDM Sebut tak Ada Pembicaraan PLTN dalam Kunjungan Prabowo ke Rusia

Energi nuklir sangat tepat untuk mendukung program andalan pemerintah untuk hilirisasi tambang agar penambangan di sisi hulu yang menghasilkan produk tambang bisa bekerja 24 jam nonstop. Diikuti oleh kegiatan smelter yang juga bisa bekerja 24 jam nonstop. Hingga kegiatan industri hilir yang memanfaatkan output smelter juga bisa bekerja 24 jam stop.

Hilirisasi menjadi sangat efektif dan efisien akan menghasilkan nilai tambah sektor pertambangan yang maksimal karena proses hilirisasi bisa beroperasi 24 jam nonstop. Pasti akan dapat melipatgandakan penerimaan negara dari program hilirisasi tambang.

Terlebih jika pengelolaan pertambangan segera diluruskan untuk mengikuti Pasal 33 UUD 1945 di mana seluruh aset pertambangan harus dikuasai oleh negara, di mana status kepemilikan atas aset pertambangan ada di tangan negara untuk dikelola bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Also Read:

Menyingkap Fenomena dan Dugaan Mafia Haji Furoda

Dengan menerapkan sistem kontrak bagi hasil “B to B” yang menjamin penerimaan negara dari sektor pertambangan harus lebih besar dari keuntungan bersih investor/penambang setelah cost recovery.

Mengikuti implementasi kontrak bagi hasil di sektor migas ketika sektor migas masih menggunakan UU Migas No.44/Prp/1960 dan UU Pertamina No.8/1971. Produksi migas nasional tinggi berkat kedua UU tersebut, investor dipermudah semua perizinan diurus oleh Pertamina sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan sekaligus sebagai penanda tangan kontrak bagi hasil.

Also Read:

Energi Nuklir sebagai Kebutuhan Strategis untuk Masa Depan Indonesia