Jakarta,corebusiness.co.id-Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang fokus mewujudkan tiga program utama, yakni swasembada pangan, energi, dan air, dibandingkan membangun mega proyek infrastruktur.
Kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk menahan sementara anggaran infrastruktur mengisyaratkan pemerintahannya ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pembangunan mega proyek seperti Ibu Kota Negara (IKN), cenderung dikendurkan, dengan pertimbangan keterbatasan anggaran.
Hal ini setidaknya telah disampaikan Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, baru-baru ini. Pihaknya kemungkinan akan menyetop dulu proyek pembangunan besar karena adanya keterbatasan anggaran.
Doddy Hanggodo menyebut, pihaknya akan memaksimalkan “pemanfaatan infrastruktur yang telah ada” untuk mendukung ketahanan pangan, energi, dan air.
“Dalam beberapa kali kesempatan saya sampaikan pembangunan-pembangunan fisik yang besar seperti pembangunan bendungan dan sebagainya untuk sementara mungkin kita hentikan dulu untuk sementara waktu,” ujar Dody seperti dilansir kantor berita Antara.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bahkan akan merestrukturisasi 7 BUMN Karya menjadi 3 perusahaan. Informasinya, pengumuman hasil rekapitulasi restrukturisasi 7 BUMN Karya paling lambat akan dilakukan pada tanggal 16 Desember 2024.
Menteri BUMN, Erick Thohir menjelaskan, dalam proses restrukturisasi ini, ke-7 BUMN Karya akan dipayungi 3 induk perusahaan. Rencananya, PT Waskita Karya (Persero) Tbk akan dilebur ke PT Hutama Karya (Persero), lalu PT Brantas Abipraya (Persero) dan PT Nindya Karya (Persero) akan masuk ke PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Kemudian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk akan masuk ke PT Pembangunan Perumahan (Persero) atau PTPP.
“Restrukturisasi 7 BUMN Karya bertujuan untuk memastikan efisiensi dan keberlanjutan proyek-proyek tersebut. Jadi, bukan berarti proyek dihentikan, melainkan bagian dari penyesuaian kebijakan pemerintah,” kata Erick Thohir di Jakarta.