Ketua YLKI: Pemerintah Harus Tanggung Jawab, Beras Oplos Rugikan Konsumen

Jakarta,corebusiness.co.id-Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)  prihatin atas permasalahan dugaan bantuan beras kepada masyarakat dan peredaran beras di pasaran yang tidak sesuai dengan standar mutu.

YLKI menyatakan, peredaran beras yang tidak sesuai standardisasi sangat merugikan konsumen. Karena itu, YLKI meminta pemerintah membentuk tim independen untuk mengusut kejadian tersebut, sehingga publik dapat informasi secara terang benderang

“YLKI meminta pemerintah menindak tegas apabila kedapatan bahwa beras yang disalurkan kepada konsumen tidak sesuai dengan standar,” kata kata Ketua YLKI, Niti Emiliana melalui keterangan resmi, Senin (4/8/2025).

Also Read:

Beras SPHP pun Belum Aman dari Mafia Beras

Emiliana menyampaikan, berdasarkan analisis YLKI ternyata masih banyak konsumen yang belum mengetahui beras yang standar itu seperti apa, dan tidak semua konsumen juga bisa menguji kualitas beras, karena perlu uji laboratorium.

“Maka, edukasi dan sosialisasi standar beras kepada konsumen merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan,” tukasnya.

Also Read:

Mentan Amran Apresiasi Kapolda Riau Bongkar Praktik Beras Oplos

YLKI, kata Emiliana, meminta pemerintah membuka posko pengaduan satu pintu mengenai permasalahan beras, sehingga masyarakat bisa respon cepat tanggap mengadu bila menerima bantuan beras yang tidak sesuai dengan standar

Emiliana menekankan bahwa pemerintah bertanggung jawab apabila ditemukan pemberian bantuan beras tidak sesuai dengan standar dengan memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada penerima bantuan.

Also Read:

Mentan Amran Jadikan Jambi Pilot Project Pengembangan Gandum

Dengan adanya kasus beras oplosan, YLKI meminta pemerintah untuk tetap menjamin ketersedian pasokan beras di pasaran yang memadai dengan kualitas sesuai standar dan menjaga kestabilan harga yang terjangkau untuk masyarakat.

Revisi Regulasi

Also Read:

Galakkan Ketahanan Pangan, PEP DMF Inisiasi Sekolah Lapang Pertanian

Gonjang-ganjing masih beredarnya beras yang dinilai kurang layak dikonsumsi oleh penerima bantuan beras, hingga muncul beras oplosan premium di pasaran, mendorong pemerintah menggodok kembali regulasi tentang standardisasi beras.

Also Read:

Dirjen Tanaman Pangan Tegaskan Akselerasi LTT di Jawa Tengah: Kunci Jaga Produksi Pangan Nasional