
Mendes PDT, Yandri Susanto mengutarakan, aksi kerja sama lintas sektoral ini untuk meningkatkan pembangunan dari potensi-potensi yang ada di desa-desa. Masyarakat desa akan diberikan pendampingan layanan untuk pinjaman modal usaha, misalnya melalui perbankan BUMN, koperasi, atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“BUMDes, misalnya, mendapat anggaran 17 miliar rupiah per tahun untuk memberikan pinjaman kredit program pemberdayaan desa. Pembiayaan ini untuk menggali potensi desa, seperti desa penghasil kopi, penghasil kerajinan tangan, tanaman pangan, ikan, dan desa penghasil komiditas lainnya,” kata Yandri saat konferensi pers kepada awak media.
Yandri mengungkapkan, masih banyak masyarakat dan pelaku usaha di desa yang perlu diberikan pendampingan, penyuluhan, hingga pengawasan untuk meningkatkan kualitas dari potensi yang dikelola di desa.
“Melalui kerja sama lintas sektoral ini, kita akan membantu produk-produk yang dihasilkan dari desa tidak hanya untuk pasar tingkat lokal, tapi juga nasional, dan internasional. Jika kita bisa menyelesaikan desa, maka akan menyelesaikan persoalan di Indonesia,” pungkasnya.
Dukungan Kementan
Sementara itu, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, mendukung program Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan.
Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementan, Yudi Sastro mengatakan bahwa Kementerian Pertanian sedang melaksanakan pembangunan di sektor pertanian untuk mencapai swasembada pangan seperti yang dicita-citakan Presiden Prabowo Subianto.
“Sesuai arahan Menteri Pertanian, Bapak Andi Amran Sulaiman, kami dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan juga menjalin kerja sama lintas sektoral, baik dengan kementerian, lembaga, dan stakeholder lainnya untuk mewujudkan swasembada pangan di Indonesia,” kata Dirjen Tanaman Pangan, Yudi Sastro.