Firman Soebagyo: Ketentuan Rayonisasi HET Beras Abaikan Prinsip Keadilan Rakyat

Jakarta,corebusiness.co.id-Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, menyoroti kebijakan pemerintah terkait penetapan harga beras berdasarkan sistem rayonisasi wilayah. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan amanat konstitusi yang menjamin ketersediaan pangan secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Firman menilai penerapan harga beras yang berbeda antarwilayah, padahal kualitasnya sama, menunjukkan adanya diskriminasi harga terhadap kebutuhan pokok masyarakat. Hal ini, kata dia, tidak sejalan dengan prinsip keadilan sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

“Kebijakan rayonisasi harga beras ini tidak adil. Masyarakat di wilayah berbeda membeli beras dengan kualitas sama tetapi harga berbeda. Ini bertentangan dengan semangat konstitusi bahwa pangan harus tersedia oleh negara tanpa diskriminasi harga,” ujar Firman Soebagyo dalam keterangan tertulis, Minggu (2/11/2025).

Also Read:

Kisah Risal Tekuni Bisnis Penangkaran Bibit Tanaman Pangan dan Hortikultura

Politisi Partai Golkar itu juga mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam mengatur kebijakan subsidi dan harga komoditas strategis. Menurut Firman, jika harga BBM, solar, maupun pupuk bisa disubsidi secara merata di seluruh wilayah Indonesia tanpa perbedaan harga, maka tidak ada alasan bagi pemerintah untuk membiarkan harga beras, yang notabene merupakan kebutuhan dasar rakyat, berbeda-beda antardaerah.

“Kalau bensin, solar, dan pupuk bisa disubsidi dan harganya sama di seluruh Indonesia, mengapa beras yang merupakan kebutuhan pokok justru tidak mendapat perlakuan yang sama? Di sinilah letak ketidakadilan kebijakan yang harus dievaluasi pemerintah,” tegasnya.

Also Read:

BPS: Sektor Hortikultura Dominan PMDN, Swasta, Minim Kemitraan