Sekjen HIPMI: Kesepakatan ART Wajib Ada Pagar Pengamanan yang Tegas

Jakarta,corebusiness.co.id-Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Sekjen HIPMI), Anggawira menyikapi kesepakatan Agreement on Resiprocal Trade (ART) antara Amerika Serikat (AS) dan Indonesia sebagai peluang strategis, tapi wajib ada pagar pengaman yang tegas.

Anggawira berpandangan, satu sisi ART sebagai kesepakatan dagang AS-Indonesia yang telah ditandatangani Presiden Donald Trump dan Presiden Prabowo, pada 19 Februari 2026, memberi sinyal de-risking hubungan dagang dan membuka ruang peningkatan arus perdagangan–investasi, termasuk paket business deals lintas sektor yang nilainya disebut mencapai US$ 38,4 miliar.

Di sisi lain, pascapenandatanganan kesepakatan dagang kedua negara, memunculkan pro-kontra di Indonesia. Menurut Anggawira, pro-kontra merupakan hal yang wajar, karena implementasi kesepakatan dagang selalu punya dampak distribusi: ada sektor yang untung cepat, ada yang tertekan.

Also Read:

Revisi UU Pangan Menjawab Wacana Peleburan Bapanas dengan Bulog

“Posisi HIPMI mendukung terlaksananya kesepakatan dagang ini, namun dengan syarat, yaitu implementasinya harus memastikan produk lokal naik kelas, bukan sekadar jadi pasar,” kata Anggawira kepada corebusiness.co.id, Senin (23/2/2026).

Anggawira menyatakan, kesepakatan dagang bisa menjadi peluang bagi Indonesia, jika kita punya strategi “upgrade industri”. Sebaliknya, bisa menjadi ancaman, jika kita hanya “buka pasar” tanpa perkuat produksi.

Also Read:

Delay 5 Jam, YLKI: Alarm Keras Desakan Perbaikan Tata Kelola Penerbangan

Ia menyebutkan beberapa poin yang perlu dibaca pelaku usaha terkait pakta kesepakatan dagang AS-Indonesia. Pertama, AS menurunkan tarif timbal balik (resiprokal) Indonesia dari 32 persen menjadi ke 19 persen, dan ada skema khusus untuk tekstil berbasis kuota/ketentuan konten tertentu. Poin ini sebagai peluang Indonesia untuk sektor berorientasi ekspor.

Kedua, ada pengecualian untuk komoditas tertentu. Misalnya untuk palm oil dan komoditas lain, ini juga penting untuk menjaga mesin ekspor utama Indonesia.

Also Read:

Di Tengah Tekanan Kondisi Global dan Dinamika Industri, PT Vale Catat Penjualan 2,2 Juta Ton Nikel Ore Awal 2026 di Morowali

“Namun ada juga konsekuensi seperti penyesuaian standar dan pembukaan akses pasar. Jika elemen-elemen itu tidak disiapkan Indonesia, sektor seperti UMKM atau industri menengah bisa terpukul oleh produk impor yang lebih murah dan lebih siap menerapkan standar tersebut,” ungkapnya.

HIPMI, disampaikan Anggawira, menilai pakta kesepakatan dagang AS-Indonesia bukan “deal dagang biasa”, tapi momen untuk memaksa ekonomi kita bertransformasi ke industri yang lebih produktif.

Also Read:

Saham Grab Turun Empat Persen, Perusahaan Ubah Strategi Bisnis

Langkah Strategis Pemerintah dan Pengusaha

Menyusul telah disetujuinya pakta dagang oleh kedua pemimpin negara, HIPMI mendorong pemerintah membuat paket langkah yang sifatnya operasional, bukan hanya narasi.

Also Read:

Tersandung Kasus Persaingan Usaha, KPPU Denda PT Inti Surya Laboratorium Rp 3,35 Miliar

Langkah pertama, membuat peta sektor prioritas dan peta risiko. Tetapkan sektor “penang” (yang bisa ekspor naik) dan sektor “rentan” (yang perlu proteksi transisi). Fokus pada manufaktur bernilai tambah, agroindustri, elektronika/komponen, mineral kritis dan turunannya, tekstil berorientasi higher value. (Arah investasi mineral kritis juga muncul dalam rangkaian kesepakatan/kerja sama bisnis.)

Also Read:

PHE Fokus Migas Nonkonvensional dan Deepwater untuk Amankan Pasokan Energi Nasional