Sekjen HIPMI Anggawira Respons Wacana Pemangkasan BUMN dan Peluang WNA Menjabat Direksi

Jakarta,corebusiness.co.id-Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Sekjen HIPMI), Anggawira merespon wacana Presiden Prabowo ingin memangkas 1.000 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi 200-an perusahan dan mengizinkan Warga Negara Asing (WNA) menempati jabatan direksi.

Anggawira mengungkapkan, realitasnya jumlah BUMN Indonesia saat ini sangat besar, lebih dari 1.000 entitas jika dihitung dengan anak dan cucu usaha. Namun, hanya sebagian kecil yang benar-benar berkontribusi signifikan terhadap negara. Contohnya BUMN energi, tambang, telekomunikasi, dan perbankan.

“Banyak BUMN yang berdiri hanya karena historical reason atau penugasan sektoral tanpa efisiensi bisnis. Sehingga wajar Presiden Prabowo melihat ada kelebihan (overcrowding) dan mengarahkan penyederhanaan agar fokus pada BUMN yang core dan memberi nilai tambah nyata,” kata Anggawira kepada corebusiness.co.id, Kamis (16/10/2025).

Also Read:

Excellence, Elnusa Trans Samudera Rampungkan Proyek Seismik di Thailand Tepat Waktu

Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (Aspebindo) ini juga mengapresiasi wacana pemangkasan anak-anak usaha dari induk BUMN.

“Langkah pemangkasan anak usaha yang tidak relevan dengan core business induk BUMN patut diapresiasi. Misalnya BUMN migas yang seharusnya hanya fokus pada rantai nilai energi, bukan masuk ke bisnis hotel atau properti. Hal ini akan memperkuat tata kelola, mengurangi inefisiensi, dan menegaskan kembali posisi BUMN sebagai value creator di sektor strategis,” jelasnya.

Also Read:

KPPU Harap Perusahaan Tambang di MIND ID Ikuti Jejak PTBA

Namun yang penting, kata dia, pemangkasan jangan sekadar administrasi, melainkan harus berbasis roadmap restrukturisasi yang jelas dan disertai exit strategy yang sehat, apakah nantinya perusahaan tersebut dijual, dilebur, atau dialihkan.

Hal penting lainnya, pemerintah juga harus memperhatikan nasib para karyawan dari perusahaan BUMN yang dipangkas. Ia menekankan, isu ketenagakerjaan harus menjadi perhatian utama. Pemangkasan jumlah BUMN jangan berujung pada PHK massal tanpa solusi.

Also Read:

Shell Perkirakan Kerugian $600 Juta akibat Pembatalan Proyek Biofuel Rotterdam

Anggawira menyebutkan, untuk menghindari PHK massal, pemerintah harus menyiapkan program, seperti skema alih tugas ke BUMN lain yang sejenis. Pemberdayaan melalui koperasi karyawan atau badan usaha baru. Kemudian, program upskilling/reskilling agar mereka bisa masuk ke sektor swasta maupun industri baru.

“Dengan begitu, restrukturisasi tidak hanya efisiensi keuangan, tetapi juga human–centered transformation,” pungkasnya.

Also Read:

FDA AS Tetapkan Persyaratan Baru untuk Perusahaan Eksportir Udang dan Rempah Indonesia 

Peluang bagi WNA

Menyoal wacana Presiden Prabowo mengizinkan WNA atau ekspatriat bisa menempati posisi direksi BUMN, Anggawira mengutarakan, keijakan ini harus dilihat secara terbuka namun hati-hati.

Also Read:

FDA AS Tolak Udang Indonesia, Firman Soebagyo Duga Ada Kelalaian Barantin