Sekjen HIPMI Anggawira: Merger BUMN Harus Dibarengi Penajaman Model Bisnis, Transparansi, serta Target Jelas

Jakarta,corebusiness.co.id-Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mendukung instruksi Presiden RI, Prabowo Subianto kepada BPI Danantara Indonesia untuk membenahi perusahaan-perusahaan di BUMN.

Sekretaris Jenderal HIPMI, Anggawira mengatakan, BUMN memang harus dipandang bukan sekadar entitas bisnis, tetapi juga instrumen pembangunan nasional. Namun sebagai perusahaan, BUMN tetap wajib mencetak laba yang dapat menjadi pemasukan bagi fiskal negara.

“Selama ini kontribusi BUMN masih relatif terbatas dibandingkan potensi aset yang mereka kelola. Saya melihat langkah Presiden Prabowo untuk menekankan kinerja BUMN agar lebih profit-oriented adalah langkah yang tepat, sehingga BUMN bisa berkontribusi lebih besar terhadap penerimaan negara sekaligus mengurangi beban APBN,” kata Anggawira kepada corebusiness.co.id, Selasa (19/8/2025).

Also Read:

Danantara akan Merger 1.046 Perusahaan BUMN Menjadi 228 Perusahaan

Anggawira yang saat ini menjabat Komisaris di PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) juga tidak mempersoalkan wacana pengurangan jumlah komisaris dan penghapusan tantiem. Menurutnya, rasionalisasi jumlah komisaris serta penghentian pemberian tantiem merupakan sinyal kuat untuk efisiensi dan perbaikan tata kelola.

“HIPMI menilai kebijakan ini bisa memperkuat akuntabilitas serta mengurangi praktik rente di tubuh BUMN. Komisaris harus ditempatkan sebagai fungsi pengawas profesional, bukan sekadar jabatan politis. Dengan efisiensi di level tata kelola, ruang gerak manajemen bisa lebih fokus pada kinerja operasional,” jelasnya.

Also Read:

Direktur PHE Bocorkan Strategi Sukses Transformasi di Industri Hulu Migas

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengatakan ia telah memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia untuk membenahi BUMN, sehingga memberikan keuntungan bagi negara.

Menurut Prabowo, tata kelola BUMN harus diatur kembali agar menyumbangkan pendapatan yang lebih besar kepada negara. Salah satu bentuk pembenahannya, dengan menghilangkan tantiem bagi para komisaris.

Also Read:

Petronas Perusahaan Migas Pertama Ikuti Program Kepatuhan KPPU 

“Perusahaan komisarisnya banyak banget. Saya potong setengah, komisaris paling banyak enam orang. Kalau bisa cukup empat atau lima, dan saya hilangkan tantiem,” kata Prabowo Dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Prabowo menjelaskan, setiap aset negara yang dikelola secara efisien dan produktif akan menghasilkan nilai tambah dan kontribusi positif bagi kesejahteraan rakyat.

Also Read:

Elnusa Journalistic Award 2025: Merangkai Narasi Positif untuk Masa Depan Energi Berkelanjutan

Kepala negara mencontohkan, dalam dunia bisnis ada istilah return on asset. Bisnis tersebut dapat dikatakan baik dan berhasil apabila return on asset-nya sekitar 12 persen, maka negara akan mendapat keuntungan. Langkah ini juga dapat dilakukan oleh perusahaan BUMN.

Also Read:

Semarak HUT ke-80 RI, Oval Advertising Gelar Adu Penalti Antarunsur Masyarakat Pejagalan