Begini Cara KPPU Melawan “Serakahnomics”

Mengawal Program Nasional

Relevansi KPPU kian terasa ketika masuk ke isu-isu yang menyentuh hajat hidup orang banyak. Dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, KPPU bergerak proaktif mencegah praktik kartel pangan.

“Kami telah menyampaikan rekomendasi kepada Presiden agar pemilihan mitra dilakukan secara transparan dan memprioritaskan UMKM serta koperasi, bukan didominasi oleh segelintir pemasok besar. Tujuannya sederhana, jangan sampai ada pihak yang mengambil rente dari piring rakyat,” Aru menegaskan,

Also Read:

Pengusaha Bauksit Buka Suara soal Denda Rp 1,7 Miliar bagi Pelanggar Kawasan Hutan

Demikian pula di sektor energi. KPPU mendorong kebijakan open access pada jaringan gas dan menghindari persaingan usaha tidak sehat dalam bidang energi.

Ke depan, KPPU melihat tantangan persaingan usaha kian kompleks. Kartel tidak lagi dilakukan lewat pertemuan rahasia di hotel, melainkan melalui kolusi algoritma digital yang mengatur harga secara otomatis. Praktik self-preferencing oleh platform digital raksasa juga menjadi ancaman nyata yang dapat menenggelamkan UMKM. KPPU kini tengah mempersiapkan instrumen hukum untuk menjerat perilaku anti-persaingan di ranah digital ini.

Also Read:

Pengguna AI dan Otomatisasi tak Terbendung, Kekayaan Otto Sugiri Melambung

Selain itu, program strategis seperti Koperasi Merah Putih juga mendapatkan atensi khusus. KPPU mendukung penuh penguatan koperasi, namun mengingatkan agar desain tata kelolanya tidak menutup akses bagi pelaku usaha desa lainnya.

World Bank B-Ready 2024 melaporkan bahwa skor persaingan pasar Indonesia berada di angka 52, masih di bawah Vietnam dan Singapura. Sementara, Indeks Persaingan Usaha Indonesia berada di angka 4,95 dari skala 7.

Also Read:

Elnusa Satukan Aksi Basmi Korupsi

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, masih disampaikan Aru, Indonesia membutuhkan peningkatan kualitas persaingan usaha secara signifikan. Studi menunjukkan, dibutuhkan 29 persen peningkatan tingkat persaingan usaha (atau skala indeks persaingan usaha 6,33) untuk tujuan tersebut.

Bagi KPPU, persaingan usaha yang sehat bukanlah pelengkap pertumbuhan, melainkan infrastrukturnya. Dengan memastikan level playing field yang adil, menghapus hambatan masuk, dan menindak tegas para pelanggar, KPPU berkomitmen menjaga agar kue pembangunan ekonomi Indonesia dapat dinikmati secara merata. Bukan hanya dinikmati oleh segelintir konglomerasi, guna jalan menuju efisiensi yang berkeadilan. (Gaska)

Also Read:

Ketum IMO Watch Kritisi Penggunaan Kapal Asing untuk Singkirkan Kapal Karam di Perairan Indonesia

Also Read:

YLKI Kecam Aksi WO Tidak Bertanggung Jawab dan Rugikan Konsumen