Sri Mulyani: Kebijakan Tarif Trump Bukan Pilihan Optimal untuk Indonesia

Jakarta,corebusiness.co.id-Mantan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati merespons ketentuan tarif timbal balik (resiprokal) yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump untuk Indonesia. Ia menyebut, kebijakan itu tidak lazim, lantaran dibuat oleh satu negara tapi untuk global.

Sri Mulyani memulai karier barunya sebagai dosen di Oxford University tahun ini. Selama setahun, ia akan mengajar di Blavatnik School of Government sebagai World Leader Fellow di Universitas Oxford.

Eks bendahara negara Pemerintah Indonesia tersebut, pada Jumat, 20 Februari 2026, muncul sebagai narasumber di program Podcast Oxford Policy Pod. Salah satu pertanyaan yang diajukan Mark, host podcast, adalah pandangan Sri Mulyani terhadap kesepakatan dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Indonesia yang telah ditandatangani Presiden Donald Trump dan Presiden Prabowo Subianto, pada Kamis, 19 Februari 2026.

Also Read:

Harga Minyak Naik Efek Meningkatnya Ketegangan AS-Iran

Mark mengeluarkan catatan ketika Sri Mulyani masih menjabat Menkeu, sempat menolak tarif Trump yang disebutnya “kebijakan beracun”.

“Pelajaran apa saja yang dapat Anda ambil dari perubahan besar dalam kebijakan perdagangan internasional yang baru saja kita saksikan. Dan, bagaimana seharusnya negara-negara berpenghasilan menengah dan badan-badan regional di Asia dalam menavigasi aturan main baru Trump?,” tanya Mark kepada Sri Mulyani.

Also Read:

Deal, Presiden Prabowo dan Presiden Trump Teken Perjanjian Timbal Balik

Sri Mulyani menjawab. Menurutnya, semua pemimpin dan pejabat negara di dunia sudah sudah terbiasa dengan sistem kerja sama multilateral terkait perjanjian perdagangan dan investasi yang dikoordinasikan dan dipimpin oleh Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).

Ia mengakui ketentuan dalam sistem kerja sama untuk skala multilateral bidang perdagangan dan investasi yang diterapkan WTO dinilai belum sempurna. Masih ada masalah yang perlu diselesaikan. Tapi, ketentuan yang diberlakukan WTO telah disepakati berdasarkan konsensus oleh seluruh negara anggota.

Also Read:

Presiden Prabowo akan Selesaikan Perjanjian Dagang dengan AS

Sebagai informasi, WTO adalah organisasi internasional yang bertujuan mengawasi dan mengatur perdagangan internasional. WTO berperan dalam membuka perdagangan antarnegara dengan mengurangi atau menghilangkan hambatan tarif dan nontarif.

Organisasi ini dibentuk melalui perjanjian yang melibatkan hampir semua negara di dunia, dan keputusan diorganisasi ini diambil melalui konsensus atau kesepakatan bersama dari seluruh anggota. Tercatat pada 2023 ada 164 negara anggota WTO, termasuk AS dan Indonesia.

Also Read:

Vietnam, “Naga Ekonomi” Baru di Asia Tenggara

“Namun, dengan diberlakukannya tarif perdagangan oleh AS, dalam hal ini (dilakukan) secara sepihak, hal itu sebenarnya telah mengubah seluruh sistem berbasis aturan, yang sebelumnya dipakai oleh WTO,” kata Sri Mulyani.

Orang Indonesia pertama  yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia, di tahun 2010, mengatakan bahwa negara-negara yang dikenakan tarif timbal balik (resiprokal) AS, harus memutuskan apakah akan berurusan langsung kerja sama dagang secara bilateral, yang jelas-jelas merupakan keinginan AS, atau dilakukan secara kolektif.

Also Read:

Saham Grab Turun Empat Persen, Perusahaan Ubah Strategi Bisnis

“Jadi setiap negara tidak punya pilihan lain, selain bernegosiasi secara bilateral dengan AS. Saya pikir, masing-masing negara akan saling melihat apa yang telah mereka minta dan apa yang mereka dapatkan dari negosiasi ini,” ungkapnya.

Also Read:

Dampak Pakta Perdagangan India-AS terhadap Jutaan Petani India