
Jakarta,corebusiness.co.id-Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara menyebutkan, 86 persen aktivitas ekonomi berasal dari dunia usaha dan masyarakat, sementara sebesar 14 persen berasal dari APBN.
Untuk itu, kata Wamenkeu Suahasil, APBN harus mampu memaksimalkan peran 86 persen tersebut. APBN ditempatkan di titik-titik strategis sesuai arahan Presiden dalam delapan program prioritas.
Suahasil menjelaskan, APBN berperan penting sebagai instrumen untuk mencapai tujuan nasional dan menopang pertumbuhan ekonomi, termasuk dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif.
“Kementerian Keuangan itu mengerjakan dan mengelola APBN sebagai alat untuk mendapatkan tujuan nasional. APBN yang kita kelola harus cukup fleksibel untuk menjalankan Asta Cita, delapan program prioritas Presiden, antara lain ketahanan pangan, ketahanan energi, Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan, kesehatan, UMKM, pertahanan semesta, dan percepatan investasi,” kata Wamenkeu Suahasil kata Wamenkeu Suahasil di acara “1 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran” di Jakarta, Rabu (16/10/2025).
Menurutnya, pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kementerian Keuangan melakukan berbagai langkah untuk memastikan pelaksanaan program prioritas berjalan efektif. Salah satunya melalui refocusing anggaran untuk pelaksanaan berbagai program baru, seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, serta Koperasi Desa Merah Putih.
Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan lebih dari Rp 400 triliun untuk pembangunan infrastruktur, antara lain konektivitas, cetak sawah, perhubungan, perikanan, dan kampung nelayan.
“Tugas APBN adalah menyukseskan investasi infrastruktur. Kita yakin bahwa dengan infrastruktur yang lebih baik akan menjadi landasan untuk pertumbuhan ekonomi,” imbuhnya.
Menurut Suahasil, jika pertumbuhan ekonomi dan kegiatan ekonomi bisa dimunculkan, maka akan menjadi sumber investasi.
Wamenkeu menegaskan bahwa kunci utama peningkatan investasi terletak pada terciptanya iklim investasi yang sehat melalui kepastian hukum, reformasi struktural, perbaikan SDM, dan pembangunan infrastruktur.
Menurutnya, iklim investasi bukan hanya sektor riil, tapi juga sektor keuangan, pasar modal, perbankan, dan stabilitas sektor keuangan.
“Ini kita lakukan semua dengan otoritas-otoritas terkait untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk dunia usaha, masyarakat mau bekerja di perekonomian kita, menciptakan kegiatan ekonomi, dan nanti ujungnya kontribusi pajak. Kita kembalikan lagi ke dalam bentuk infrastruktur, logistik, SDM, pendidikan, kesehatan dan kegiatan-kegiatan lainnya,” pungkasnya.