Sama-Sama Kena Tarif Trump, Indonesia dan Inggris Kompak dalam EGP

Jakarta,corebusiness.co.id-Pakta kesempatan Agreement on Resiprocal Trade (ART) antara Amerika Serikat (AS) dan Indonesia sudah ditandatangani Presiden Donald Trump dan Presiden Prabowo Subianto, pada 19 Februari 2026. Meskipun demikian, Indonesia tetap gencar menjalin kerja sama dengan negara-negara lain.

Seperti kemarin, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Inggris menjalin kerja sama melalui Economic Growth Partnership (EGP). Kerja sama ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat hubungan bilateral serta memacu pertumbuhan ekonomi dan perdagangan kedua negara.

Indonesia dan Inggris adalah negara yang sama-sama dikenai tarif resiprokal oleh AS. Indonesia dikenai tarif sebesar 19 persen, sedangkan Inggris 10 persen.

Also Read:

Menkeu Pimpin Sidang Sidang Hambatan PSN Onshore LNG Abadi Masela

Namun, posisi Inggris masih belum aman. Pasalnya, Trump baru saja mewacanakan akan  menaikkan tarif masuk bagi sejumlah negara dari level 10 persen menjadi menjadi 15 persen atau bahkan lebih tinggi.

Perwakilan Perdagangan AS (USTR), Jamieson Greer, menyatakan langkah ini akan segera diambil tanpa merinci daftar negara mitra dagang spesifik yang akan terdampak kenaikan tersebut.

Also Read:

Presiden Prabowo Temui Presiden Trump, Salah Satu Agendanya Penandatanganan ART

Diberitakan, dalam program “Mornings with Maria” di Fox Business Network pada Rabu (25/2/2026) waktu setempat, Greer mengungkapkan bahwa kenaikan tarif ini akan disesuaikan dengan profil perdagangan masing-masing negara. Ia menekankan bahwa kebijakan ini merupakan kelanjutan dari kebijakan proteksi perdagangan yang telah dijalankan oleh pemerintahan saat ini.

Rencana tambahan kenaikan tarif ini mendapat reaksi dari sejumlah kelompok bisnis Inggris. Mereka memperingatkan bahwa tarif global baru sebesar 15 persen yang diumumkan oleh Trump dapat memicu kenaikan biaya bagi eksportir Inggris dan menambah beban baru pada perdagangan transatlantik.

Also Read:

Detik-Detik Kesepakatan Tarif Indonesia-AS, Presiden Panggil Menteri Bidang Ekonomi

Di tengah menghadapi dilema tarif Trump, Indonesia dan Inggris menjalin kerja sama melalui Economic Growth Partnership (EGP).

“Inisiatif kerja sama Indonesia-Inggris ini menjadi tonggak penting dalam memperdalam kolaborasi yang lebih terstruktur, konkret, berkelanjutan, dan berorientasi masa depan,” kata

Also Read:

BI: GPIPS Hadir untuk Menjaga Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan

Wakil Menteri Perdagangan RI, Dyah Roro Esti Widya Putri saat memberikan sambutan pada ‘the Launch of the UK-Indonesia EGP’ di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Roro menjelaskan, EGP merupakan instrumen kerja sama yang praktis dan berorientasi masa depan. Kemitraan ini diharapkan mampu menghadirkan manfaat nyata, terukur, dan memberikan kepastian bagi dunia usaha dalam mengembangkan perdagangan dan investasi kedua negara.

Also Read:

Hati-Hati Berhaji di Luar Kuota Resmi Pemerintah RI

Wamendag menyebutkan, EGP mencakup berbagai sektor prioritas, antara lain perdagangan, jasa, ekonomi digital, investasi, penguatan rantai pasok; transisi hijau dan pembangunan berkelanjutan; infrastruktur, transportasi, dan transformasi energi; ekonomi digital dan inovasi; serta pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Sektor-sektor tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Also Read:

Strategi Mendag Busan Hadapi Eskalasi Tantangan Perdagangan Global

EGP, lanjut Roro, dirancang sebagai platform kolaborasi yang tidak hanya memperkuat hubungan pemerintah dengan pemerintah (government to government), tetapi juga mendorong keterlibatan aktif pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, EGP diharapkan mampu menjawab tantangan global sekaligus membuka peluang baru di tengah dinamika ekonomi dunia.

Roro juga juga menekankan pentingnya penciptaan iklim usaha yang kondusif guna mendukung keberhasilan implementasi EGP. Ia menyoroti perlunya akses yang lebih terbuka, kepastian regulasi, prediktabilitas kebijakan, serta jaminan hukum bagi pelaku usaha.

Also Read:

Presiden Lantik Anggota DEN Periode 2026-2030, Berikut Strukturnya

Menurutnya, investasi dan ekspansi perdagangan dapat tumbuh optimal apabila didukung oleh fondasi kebijakan yang stabil dan memberikan kepastian jangka panjang.

Tidak hanya itu, Roro turut mengungkapkan bahwa EGP merupakan momentum untuk mengoptimalkan berbagai instrumen kerja sama ekonomi yang telah berjalan antara Indonesia dan Inggris.

Also Read:

Wamenkeu: Sektor Swasta dan Masyarakat Sumbang 85 Persen Ekonomi Nasional

“EGP dapat menjadi awal dari kerja sama ekonomi lainnya di berbagai sektor, termasuk kerja sama pengembangan ekonomi digital, penguatan promosi perdagangan dan investasi kedua negara, serta diharapkan dapat membuka kesempatan untuk pembentukan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA),” terangnya.

CEPA, kata dia, sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan nilai perdagangan kedua negara secara berkelanjutan, di tengah masih berlakunya skema Perdagangan Negara Berkembang (Developing Countries Trading Scheme/DCTS) yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha Indonesia. Oleh karena itu, Roro mendorong pelaku usaha Indonesia untuk memaksimalkan fasilitas tarif preferensial melalui DCTS guna meningkatkan daya saing ekspor ke pasar Inggris.

Also Read:

Kemenhut Siapkan Skema Perhutanan Sosial untuk Mendukung Swasembada Pangan

Di sisi lain, melalui perundingan CEPA di masa depan diharapkan dapat membuka akses pasar yang lebih luas, mendorong peningkatan kinerja perdagangan, memperkuat kepastian regulasi, serta menciptakan kerangka kerja sama yang lebih komprehensif dan berjangka panjang. (Rif)

Also Read:

Menteri Bahlil Lahadalia Umbar Capaian Kinerja ESDM