Prabowo Menjawab Tarif Trump

Menyoal DHE, Prabowo menilai terjadi salah pengertian dari Pemerintah AS. Dia menjelaskan ketentuan ini diberlakukan bagi semua perusahaan yang menikmati fasilitas dan aset dari negara, misalnya kegiatan bisnis yang menggunakan hak guna usaha (HGU), hak tanaman industri (HTI), atau hak pengusahaan hutan (HPH).

“Kemudian, perusahaan yang menerima kredit dari bank pemerintah. Maka, wajib menaruh hasil ekspornya di rekening bank pemerintah. Jika mereka yang membawa uang dari perusahaan sendiri, tidak dikenakan ketentuan DHE. Perusahaan tambang kita bebasin DHE, kok,” kata Prabowo saat wawancara dengan tujuh pemimpin redaksi media massa, Senin malam (7/4/2025).

Ia menyampaikan, kebijakan-kebijakan tersebut, bukan berarti pemerintah terlalu protektif terhadap perusahaan atau produk-produk dari negara lain. Karena, setelah ia periksa, banyak terjadi kegiatan bisnis gelap, dan tidak diketahui negara.

Also Read:

Penerapan WFH dan FWH  Khusus Hari Pertama Kerja, 97,63 Persen ASN Kerja ke Balaikota

“Kita memang banyak impor produk, seperti BBM, oil, dan gas. Saya periksa banyak yang nggak jelas. Impornya dari mana? Lewat broker. Harusnya impor itu dari negara yang saling menguntungkan. Entah dari AS, atau dari negara lainnya,” ungkapnya.

 Indonesia akan Negosiasi dengan AS

Also Read:

Kabar Gembira, Mulai April 2025 Bansos KLJ dan KPDJ Cair Setiap Bulan

Menanggapi resiprokal atas produk-produk Indonesia yang masuk ke AS, Prabowo menyatakan akan negosiasi dengan Trump.

Also Read:

Menekraf dan Pemprov DKI akan Jadikan Jakarta sebagai Kota Global