Negosiasi Tarif Resiprokal Gagal, Ajib Hamdani: Indonesia akan Hadapi Empat Persoalan

Jakarta,corebusiness.co.id-Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ajib Hamdani menyatakan, setidaknya ada empat persoalan yang dihadapi Indonesia jika negosiasi tarif imbal balik impor (resiprokal) sebesar 32 persen dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS) gagal.

Ajib Hamdani mengungkapkan, Apindo telah memetakan kemungkinan-kemungkinan terburuk bagi perekonomian Indonesia, jika tarif 32 persen benar-benar dibelakukan AS pada 1 Agustus 2025. Setidaknya, terdapat empat masalah besar yang akan dihadapi Indonesia.

Ajib menyebutkan, permasalahan pertama, kemungkinan terburuk dampak kebijakan tarif AS ialah potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terutama di sektor padat karya. Hal itu mengingat sebagian besar komoditas ekspor yang dikirim ke AS diproduksi sektor padat karya.

Also Read:

Pemerintah Targetkan Bulog Salurkan Beras 1,3 Juta Ton hingga Desember 2025

Karena, kata Ajib, tarif impor yang tinggi akan berefek pada menurunnya permintaan dari pengusaha AS terhadap produk-produk Indonesia. Ini artinya pabrik Indonesia bakal menurunkan produksi, hingga akhirnya bisa berdampak pada berkurangnya kebutuhan tenaga kerja.

“Ketika neraca ekspor itu terkontraksi, maka akan jadi masalah lanjutan untuk Indonesia, misalnya ada potensi PHK,” jelas Ajib di Jakarta, seperti dikutip Selasa (15/7/2025).

Also Read:

Isu Penjualan Pulau di Indonesia, ATR/BPN: Tidak Ada Dasar Hukumnya

Kedua, yaitu produk China akan akan membanjiri Indonesia. China yang dikenakan tarif 100 persen oleh AS kemungkinan akan mengalihkan pasarnya ke Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Permasalahan muncul ketika China berpotensi melakukan dumping atau menjual produknya ke luar negeri dengan harga lebih murah.

“Jika praktik dumping dilakukan, maka Indonesia berpotensi kalah daya saing karena barang-barang dari China lebih berkualitas yang dipasarkan lebih murah,” ungkapnya.

Also Read:

Di Rapat Paripurna DPR, Menkeu Jabarkan Strategi KEM PPKF RAPBN 2026

Also Read:

Kementerian ATR/BPN Tegaskan Tanah tak Bersertipikat Diambil Negara Hoaks