Menkeu Pimpin Sidang Sidang Hambatan PSN Onshore LNG Abadi Masela

Jakarta,corebusiness.co.id-Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memimpin sidang debottlenecking untuk membahas hambatan Proyek Strategis Nasional (PSN) Onshore Liquefied Natural Gas (LNG) Abadi Masela di Jakarta, pada Selasa (24/2026).

Purbaya mengatakan bahwa sidang tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti berbagai aduan yang masuk melalui Kanal Debottlenecking Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) secara cepat, terkoordinasi, transparan, dan akuntabel.

“Iklim usaha yang sehat akan terus diperkuat guna mempercepat investasi dan aktivitas ekonomi untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi, seiring dengan penguatan mesin fiskal dan sektor keuangan,” kata Purbaya melalui keterangan resmi.

Also Read:

Presiden Prabowo Temui Presiden Trump, Salah Satu Agendanya Penandatanganan ART

Sejak tahun 1998, INPEX telah memperoleh hak pengelolaan Blok Masela yang berlokasi di Maluku. PSN ini diproyeksikan menjadi salah satu penopang utama ketahanan energi Indonesia melalui pengembangan fasilitas LNG berkapasitas 9,5 juta ton per tahun, serta produksi kondensat dan gas alam dalam jumlah signifikan.

Dalam sidang tersebut, INPEX memaparkan progres proyek sekaligus kebutuhan dukungan pemerintah. Percepatan realisasi PSN ini dinilai memerlukan penyederhanaan regulasi, percepatan perizinan, perluasan akses pasar global, serta fasilitasi penurunan biaya, khususnya pada komponen Engineering, Procurement, Construction, and Installation (EPCI) yang menjadi penentu utama nilai investasi dan ditargetkan dimulai pada awal 2027.

Also Read:

Detik-Detik Kesepakatan Tarif Indonesia-AS, Presiden Panggil Menteri Bidang Ekonomi

Proyek ini juga mencatat kemajuan signifikan dengan dukungan SKK Migas, termasuk persetujuan Amdal serta progres tahap Front End Engineering Design (FEED) yang berjalan sesuai rencana.

Dari sisi pemerintah, keberlanjutan proyek masih menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan penanganan terkoordinasi, terutama terkait peningkatan penerimaan masyarakat terdampak melalui dialog intensif serta penyelesaian skema kompensasi yang berkeadilan guna menjaga stabilitas sosial.

Also Read:

BI: GPIPS Hadir untuk Menjaga Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan

Selain itu, perhatian juga diberikan pada pengamanan dan kepastian pemanfaatan area fasilitas kelautan, termasuk untuk mendukung implementasi Carbon Capture and Storage (CCS) sebagai bagian dari pengembangan energi berkelanjutan.

Melalui Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP), pemerintah akan menangani berbagai isu tersebut secara komprehensif dengan memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga dan para pemangku kepentingan. Pendekatan yang dilakukan mencakup percepatan penyelesaian aspek perizinan, fasilitasi koordinasi lintas sektor, serta penguatan komunikasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat terdampak.

Also Read:

Hati-Hati Berhaji di Luar Kuota Resmi Pemerintah RI

Hingga 24 Februari 2026, sebanyak 92 aduan telah masuk melalui Kanal Debottlenecking Satgas P2SP. Lebih dari separuhnya, yakni 46 aduan, telah berhasil disidangkan dan ditindaklanjuti secara cepat, terkoordinasi, dan akuntabel oleh Satgas P2SP. Aduan tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari perizinan usaha apotek, pendanaan industri tekstil, hingga isu strategis seperti pabrik bioetanol, proyek listrik tenaga sampah, perizinan pelayaran, dan HS code impor.

“Penyelenggaraan sidang ini bukan hanya menyelesaikan hambatan bagi para pelapor, namun lebih dari itu. Hal ini dapat memberikan kepercayaan dan sentimen positif bagi dunia usaha yang memperkuat iklim usaha yang sehat,” kata Purbaya.

Also Read:

Strategi Mendag Busan Hadapi Eskalasi Tantangan Perdagangan Global

Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meluncurkan Kanal Debottlenecking Satgas P2SP sebagai wujud nyata komitmen dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, transparan, dan responsif. Kanal ini dirancang untuk menjadi saluran resmi bagi pelaku usaha dalam menyampaikan kendala yang dihadapi, sekaligus memastikan tindak lanjut cepat dari Pemerintah dan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.

Peluncuran Kanal Debottlenecking Satgas P2SP, yang menjadi pengembangan dari pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) 2, juga merupakan langkah strategis dalam memperkuat kepercayaan dunia usaha dan investor terhadap komitmen pemerintah.

Also Read:

Presiden Lantik Anggota DEN Periode 2026-2030, Berikut Strukturnya

Dengan adanya kanal ini, setiap laporan pengaduan akan ditangani melalui mekanisme yang terintegrasi, mulai dari verifikasi, analisa, hingga tindak lanjut lintas K/L.

Kanal Debottlenecking Satgas P2SP dapat diakses 24 jam oleh pelaku usaha melalui https://lapor.satgasp2sp.go.id/ dan akan segera ditindaklanjuti oleh Satgas P2SP. Penyelesaian sampai dengan tingkat K/L teknis akan dibahas pada forum rutin setiap minggu. (Rif)

Also Read:

Wamenkeu: Sektor Swasta dan Masyarakat Sumbang 85 Persen Ekonomi Nasional

Also Read:

Kemenhut Siapkan Skema Perhutanan Sosial untuk Mendukung Swasembada Pangan