KPPU Turun Gunung Mengawasi Harga Beras di Pasar Retail

Jakarta,corebusiness.co.id–Menyikapi fenomena kenaikan harga jual beras premium dan medium di pasar retail, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyoroti dan mendorong urgensi peran Perum Bulog dalam fungsi stabilisasi pasar.

Ketua KPPU, M. Fanshurullah Asa mengatakan, berdasarkan data dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perhimpunan Penggilingan Padi Indonesia (Perpadi) hingga Agustus 2025, produksi beras mencapai 24,95 juta ton dan Bulog hanya menguasai 17,2 persen atau sebesar 4,2 juta ton.

“Dari 4,2 juta ton tersebut, lebih dari 99 persen merupakan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP),” kata Fanshurullah dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (3/9/2025).

Also Read:

Seskab Unggah Momen Presiden Prabowo Jenguk Korban Aksi Demontrasi di RS Bhayangkara

Menurutnya, meskipun porsi penguasaan pasokan tersebut relatif rendah, KPPU menilai bahwa peranan Bulog tetap penting untuk memengaruhi pergerakan harga beras di pasar agar lebih stabil.

“KPPU juga terus memantau kondisi di lapangan. Berdasarkan data Bapanas, harga beras premium dan medium di hampir seluruh wilayah telah berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Untuk memperoleh informasi lebih komprehensif, KPPU melakukan survei lapangan ke tingkat penggilingan, distributor dan pasar pengecer,” ungkap Fanshurullah.

Also Read:

Sri Mulyani Mengucapkan Terima Kasih atas Dukungan dan Hujatan setelah Rumahnya Dijarah Massa

Ia menjelaskan, penelitian KPPU tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab, termasuk kemungkinan adanya hambatan di rantai pasok atau praktik usaha yang dapat memengaruhi harga dan kualitas beras di pasar.

“KPPU berharap temuan kajian ini nantinya dapat menjadi masukan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi, baik di tingkat
pemerintah pusat, daerah, maupun pelaku usaha,” imbuhnya.

Also Read:

Resmi, Kepala Bapanas Terbitkan HET Beras Medium dan Premium, Ini Rinciannya

Also Read:

Mendag Pimpin Ekspose Temuan Impor Tekstil Ilegal Senilai Rp 112,35 M