KEPP-OKP Sampaikan Enam Agenda Strategis Papua kepada Presiden Prabowo

Jakarta,corebusiness.co.id-Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP-OKP), Velix Vernando Wangga menyampaikan enam agenda strategis pembangunan di tanah Papua kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/12/2025) sore.

Ketua KEPP-OKP, Velix Vernando Wangga mengatakan, dalam konteks Papua tidak hanya membicarakan soal ketertinggalan pembangunan, tapi juga masa depan Indonesia. Baik terkait masa depan ekonomi, energi, pangan, dan masa depan Indonesia di kawasan Pasifik dalam konteks geopolitik, geoekonomi, dan geostrategis.

Velix menyampaikan bahwa kepemimpinan KEPP-OKP adalah kepemimpinan kolegial. Jadi,  setiap usulan, perencanaan, hingga keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan bersama antara KEPP-OKP dengan para gubernur, bupati, dan wali kota di tanah Papua.

Also Read:

Presiden Lantik Anggota DEN Periode 2026-2030, Berikut Strukturnya

Valix menyebutkan, agenda yang telah disepakati bersama. Pertama, KEPP-OKP dan semua kepala daerah di Papua tetap memastikan jalannya program Quick Wins dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Pelayanan dikemas lebih kontekstual kepada keaslian Papua. Kalau dari perbincanga, kami menyebutnya Asta Cita Rasa Papua, sehingga bisa memahami kearifan lokal,” kata Velix.

Also Read:

Wamenkeu: Sektor Swasta dan Masyarakat Sumbang 85 Persen Ekonomi Nasional

Dicontohkan, akan dibangun 2.572 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk pemenuhan program Makan Bergizi Gratis (MGG) di Papua. KEPP-OKP dan semua kelapa daerah ingin program itu harus ada rasa Papua.

“Misalnya, dengan melibatkan pihak gereja sehingga ekonomi jemaat dan ekonomi kampung berputar. Tentu ini akan menjadi sebuah sentuhan yang menyentuh simpul-simpul petani, nelayan, buruh, maupun pola logistik lokal di tanah Papua,” ujarnya.

Also Read:

Kemenhut Siapkan Skema Perhutanan Sosial untuk Mendukung Swasembada Pangan

Agenda kedua, pentingnya skema khusus yang menyentuh masyarakat asli Papua secara langsung. KEPP-OKP dan para kepala daerah melihat ada satu topik yang penting, yaitu merancang Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang nantinya menggunakan sumber dana Otsus dan sumber-sumber pendanaan dari K/L ditranfer langsung kepada orang asli Papua.

“Selain itu, kami ingin BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang harus universal health coverage. Terutama saudara-saudara kita para pendeta, pena tua, nelayan, buruh, yang saat ini masih terkendala membayar iuran BPJS Kesehatan. Ini harus menyentuh orang asli Papua,” imbuhnya.

Also Read:

Menteri Bahlil Lahadalia Umbar Capaian Kinerja ESDM