
“Prinsip utama yang mendasari adalah ‘the greatest good for the greatest many’, yakni kebijakan pemerintah harus mampu menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyak mungkin rakyat. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berupaya menghindari jebakan kekuasaan oleh segelintir kepentingan, memastikan pertumbuhan ekonomi nasional dapat berdampak secara nyata, dan peningkatan kesejahteraan dapat makin merata,” kata Menkeu.
Di tengah fragmentasi geopolitik, rivalitas antarnegara, serta melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia, Presiden Prabowo mengingatkan agar Indonesia terus berpegang pada prinsip politik luar negeri yang bebas aktif, menjadi negara nonblok, menjunjung tinggi kedaulatan nasional, dan tidak berpihak pada kutub kekuatan manapun.
Dengan latar belakang situasi tersebut, Sri Mulyani mengatakan KEM PPKF RAPBN 2026 dirancang untuk mampu meredam gejolak global sekaligus mengakselerasi transformasi Indonesia secara struktural yang diarahkan pada delapan agenda prioritas, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, Makan Bergizi Gratis (MBG), mewujudkan pendidikan bermutu, kesehatan yang berkualitas, pemberdayaan desa, koperasi, dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global.
“Kebijakan fiskal tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat kualitas belanja, optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi serta pengelolaan pembiayaan yang hati-hati atau prudent dan berkelanjutan atau sustainable. Prinsip efisiensi dan efektivitas menjadi roh utama di dalam alokasi anggaran tahun 2026,” imbuhnya.
Ia menegaskan pentingnya sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, termasuk kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung stabilitas makroekonomi, mengendalikan inflasi, dan memperluas akses pembiayaan inklusif. (CB)