BUMN di Antara Dualitas Komando: Kementerian BUMN dan Danantara

“Jadi kembali lagi value creation dan Danantara kan kita juga mempunyai target-target yang dicanangkan gitu ya,” pungkasnya.

Rosan mengungkapkan bahwa komunikasi dan koordinasi dengan Presiden akan terus dilakukan secara intensif guna memastikan setiap langkah strategis Danantara sejalan dengan visi pembangunan nasional.

Terpisah, Founder dan Chairman Pewarta Institute, Raja Suhud Victor Hugo menilai, instruksi Presiden Prabowo yang mewajibkan seluruh BUMN non-Tbk menunda RUPS dan aksi korporasi tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Kementerian BUMN bukan sekadar urusan administratif. Ini merupakan titik balik penting yang menandai pergeseran struktur pengambilan keputusan strategis atas aset negara.

Also Read:

Proyek CISEM 2 Capai 64,3 Persen: Percepat Konektivitas Gas Bumi Jawa Timur–Jawa Barat, Dorong Transformasi Energi Nasional

Menurut Raja Suhud, instruksi ini menyiratkan bahwa kewenangan Kementerian BUMN sebagai entitas pengelola BUMN telah dipreteli secara sistematis.

“Maka, pertanyaannya, apakah kita masih memerlukan Kementerian BUMN?” tanya Raja Suhud dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (12/5/2025).

Also Read:

Pasal 66 Perpres No. 46 Tahun 2025 Wajibkan Pemerintah Membeli Produk ber-TKDN

Sebagai sovereign investment company, kata Raja Suhud, Danantara pada prinsipnya merepresentasikan arah baru pengelolaan BUMN—bukan lagi berbasis birokrasi dan kontrol administratif, melainkan berbasis nilai, portofolio, dan optimalisasi aset. Dengan kontrol atas kebijakan investasi dan intervensi strategis BUMN non-Tbk kini berada di bawah Danantara, maka Kementerian BUMN tak ubahnya menjadi lembaga yang kehilangan panggung utama.

Ia mengungkapkan, jika perubahan ini dimaksudkan untuk mendorong tata kelola yang lebih efisien dan profesional, maka langkah logis berikutnya adalah melakukan reformasi kelembagaan: evaluasi eksistensi Kementerian BUMN.

Also Read:

Gubernur Sulteng Apresiasi Program Pertanian Berkelanjutan JOB Tomori

Raja Suhud menyebutkan, ada lima pertimbangan mendasar yang perlu dicermati. Pertama, terjadi tumpang tindih kewenangan yang menyebabkan potensi dualisme arah kebijakan.

Also Read:

Menkeu Umumkan Syarat Calon Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS 2025-2030