BI: GPIPS Hadir untuk Menjaga Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan

Banyuasin,corebusiness.co.id-Bank Indonesia (BI) mendukung Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) sebagai strategi baru dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Langkah ini ditempuh sebagai respons atas semakin kompleksnya tantangan pengendalian inflasi pangan, antara lain risiko perubahan iklim, cuaca ekstrem, serta karakteristik komoditas pangan yang bersifat musiman.

Dengan melakukan pendekatan inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan diperkuat, GPIPS tidak semata berorientasi pada stabilisasi harga jangka pendek, tetapi juga pada penguatan pasokan pangan secara struktural.

Also Read:

Hati-Hati Berhaji di Luar Kuota Resmi Pemerintah RI

“Bank Indonesia terus berkomitmen mendukung penguatan ketahanan pangan dan stabilitas harga melalui pengembangan klaster pangan, peningkatan produktivitas, penguatan kelembagaan petani, serta sinergi dengan pemerintah daerah,” demikian disampaikan Deputi Gubernur BI, Ricky P. Gozali dalam GPIPS wilayah Sumatera 2026 yang diselenggarakan di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan (11/2/2926), melalui keterangan tertulis.

Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan, Bupati Banyuasin, dan Bupati Belitung Timur. Turut terlibat dalam acara ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Dalam Negeri, Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), PT POS Indonesia, Tim Pengendalian Inflasi Pusat Daerah (TPID) wilayah Sumatera, serta perbankan.

Also Read:

Strategi Mendag Busan Hadapi Eskalasi Tantangan Perdagangan Global

Ricky menyampaikan, pada tahun 2025, inflasi nasional tercatat sebesar 2,92 persen (year-on-year), berada dalam kisaran sasaran inflasi 2,5±1 persen. Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan efektivitas bauran kebijakan serta kuatnya sinergi pengendalian inflasi, khususnya inflasi pangan.

Memasuki awal tahun 2026, inflasi nasional pada Januari 2026 meningkat menjadi 3,55 persen yoy, terutama dari kelompok pangan bergejolak.

Also Read:

Presiden Lantik Anggota DEN Periode 2026-2030, Berikut Strukturnya

“Perkembangan inflasi ini, menegaskan bahwa upaya pengendalian inflasi pangan tetap perlu diperkuat secara konsisten dan berkelanjutan, agar inflasi pangan bergejolak terjaga pada kisaran 3,0 persen hingga 5,0 persen, sebagaimana kesepakatan pada High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat​ sebelumnya,” tuturnya.

Ricky menyampaikan tiga strategi utama untuk mewujudkan ketahanan dan stabilitas harga pangan nasional. Pertama, peningkatan produksi pangan, khususnya hortikultura melalui antisipasi risiko cuaca dan iklim antara lain dengan pemanfaatan bibit unggul tahan cuaca, teknologi adaptif, serta pengaturan pola tanam antarkomoditas yang lebih terkoordinasi antarwaktu dan antarwilayah.

Also Read:

Wamenkeu: Sektor Swasta dan Masyarakat Sumbang 85 Persen Ekonomi Nasional

Kedua, kelancaran distribusi dan konektivitas antarwilayah untuk memperkuat stabilitas harga melalui peningkatan efisiensi logistik dan optimalisasi Kerja Sama Antardaerah (KAD) sebagai instrumen penguatan rantai pasok bersinergi dengan BUMN logistik.

Ketiga, penguatan sinergi antar pemerintah pusat dan daerah untuk efektivitas kebijakan antara lain melalui pemanfaatan data neraca pangan untuk KAD dan penguatan peran BUMD/Perusahaan Pangan Daerah sebagai offtaker.

Also Read:

Kemenhut Siapkan Skema Perhutanan Sosial untuk Mendukung Swasembada Pangan

“Kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, kementerian dan lembaga, pelaku usaha, serta wakil rakyat menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, memberdayakan petani, dan mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” terangnya.

GPIPS dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP–TPID) wilayah Sumatera. Rapat koordinasi tersebut merumuskan  tiga kesepakatan strategis.

Also Read:

Menteri Bahlil Lahadalia Umbar Capaian Kinerja ESDM

Pertama, fokus jangka pendek pada penguatan upaya pengendalian inflasi menjelang HBKN melalui stabilisasi harga di pasar, penguatan distribusi dan konektivitas pasokan regional, serta penguatan manajemen risiko inflasi regional.

Kedua, antisipasi risiko cuaca ekstrem untuk memperkuat ketahanan pangan melalui penguatan produksi berbasis adaptasi iklim serta perlindungan usaha tani dan pascapanen.

Also Read:

Pemerintah Telah Mencairkan Dana Darurat Bencana Rp 268 Miliar

Ketiga, penguatan sinergi satuan tugas terkait untuk percepatan pemulihan lahan pertanian yang terdampak bencana.

GPIPS Sumatera 2026 menjadi pembuka rangkaian GPIPS Nasional yang selanjutnya akan diselenggarakan di wilayah Jawa, Balinusra, Sulampua, dan Kalimantan. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan temuwicara bersama petani dan UMKM, penyerahan bantuan sarana dan prasarana pertanian secara simbolis, business matching antara perbankan dan pelaku usaha, serta pemberangkatan truk komoditas KAD. (Rif)

Also Read:

Butuh Informasi selama Perjalanan Nataru? Berikut Call Center dan Nomor Penting Lainnya