Berikut Gaji, Tunjangan, Fasilitas, dan Biaya Operasional Kepala Daerah Periode 2025-2030

Fasilitas 

Hak materil lainnya yang diterima kepala daerah adalah berbagai fasilitas berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Beberapa fasilitas yang diterima antara lain:

1. Rumah jabatan beserta perlengkapannya, termasuk biaya pemeliharaan.
2. Kendaraan dinas yang digunakan untuk menunjang tugas.

Biaya Operasional

Also Read:

Menekraf dan Pemprov DKI akan Jadikan Jakarta sebagai Kota Global

Selain mendapatkan fasilitas, kepala daerah juga menerima biaya operasional yang ditentukan berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Biaya operasional ini dibedakan berdasarkan kategori PAD di daerah masing-masing. Namun, biaya operasional untuk gubernur dan wakil gubernur pun berbeda-beda, tergantung pada PAD daerah masing-masing. Berikut adalah rinciannya:

1. PAD sampai Rp 15 miliar, biaya operasional paling rendah Rp 150 juta, paling tinggi 1,75 persen dari PAD.
2. PAD di atas Rp 15 miliar sampai Rp 50 miliar, biaya operasional paling rendah Rp 262,5 juta, paling tinggi 1 persen dari PAD.
3. PAD di atas Rp 50 miliar sampai Rp 100 miliar, biaya operasional paling rendah Rp 500 juta, paling tinggi 0,75 persen dari PAD.
4. PAD di atas Rp 100 miliar sampai Rp 250 miliar, biaya operasional paling rendah Rp 750 juta, paling tinggi 0,40 persen dari PAD.
5. PAD di atas Rp 250 miliar sampai Rp 500 miliar, biaya operasional paling rendah Rp 1 miliar, paling tinggi 0,25 persen dari PAD.
6. PAD di atas Rp 500 miliar, biaya operasional paling rendah Rp 1,25 miliar, paling tinggi 0,15 persen dari PAD.

Also Read:

Siapkan Sekolah Rakyat dan 12 PAS, Mensos Gus Ipul Ingin Menekan Kesenjangan Sosial