BPK Mulai Periksa Laporan Keuangan Kemenkeu dan Menkeu sebagai BUN

Jakarta,corebusiness.co.id-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan entry meeting dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pada Kamis (12/2/2026). Rapat ini sekaligus sebagai penanda dimulainya proses pemeriksaan Laporan Keuangan Kemenkeu (LK BA015) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) untuk Tahun Anggaran 2025 oleh tim auditor BPK.

Rapat dihadiri Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sekaligus Bendahara Umum Negara-berdasarkam Undang-Undang  Nomor 1 Tahu  2094 tentang Perbendaharaan Negara–dan Anggota II BPK Daniel Lumban Tobing beserta jajaran dari Kemenkeu dan BPK.

Seusai rapat, Menkeu Purbaya  mengatakan bahwa ia mendukung penuh terhadap kelancaran proses pemeriksaan yang akan dilakukan tim auditor BPK.

Also Read:

Kuartal IV-2025 Ekonomi Tumbuh 5,39 Persen, Wamenkeu Juda: Patut Disyukuri

“Saya mendukung sepenuhnya kelancaran pemeriksaan dengan menunjuk liaison officer di unit eselon I untuk merespon segera permintaan dokumen dan data, serta memberikan penjelasan terkait proses bisnis maupun tanggapan yang diperlukan selama proses pemeriksaan,” kata Purbaya  dalam keterangan tertulis.

Purbaya menyampaikan bahwa LK BA015 Tahun 2025 disusun secara berjenjang dengan mengonsolidasikan laporan keuangan pada 14 unit eselon I yang terdiri dari 871 satuan kerja (satker), termasuk 7 satker Badan Layanan Umum (BLU). Sementara LK BUN mengonsolidasikan 10 entitas bagian anggaran BUN yang terdiri dari 790 satker.

Also Read:

Purbaya Pasang Angka 6 Persen untuk Pertumbuhan Ekonomi 2026

“Laporan keuangan yang disusun telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP dan sistem pengendalian intern yang memadai, serta telah direviu oleh Inspektorat Jenderal,” ujarnya

Ia menegaskan, meskipun laporan keuangan tahun sebelumnya telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, ruang perbaikan tetap menjadi perhatian utama.

Also Read:

Anggota Komisi XI DPR dan OJK Respons Pengunduran Diri Iman sebagai Dirut BEI

“Walaupun laporan keuangan telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI, namun tentu saja masih terdapat ruang perbaikan dan penyempurnaan yang kami lakukan melalui berbagai langkah perbaikan berkelanjutan,” ucapnya.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Kemenkeu terus menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan capaian 82,52 persen untuk LK BA015 dan 87,40 persen untuk LK BUN. Selain itu, penyempurnaan proses bisnis dan regulasi yang berpengaruh terhadap laporan keuangan, penguatan sistem informasi, serta optimalisasi peran three lines of defense terus dilakukan untuk menjaga kualitas laporan keuangan.

Also Read:

BI Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025 Minimal 4,7 Persen Maksimal 5,5 Persen

Menkeu berharap sinergi yang telah terjalin baik antara Kemenkeu sebagai auditee dan BPK sebagai auditor dapat terus dijaga, serta opini WTP yang telah diraih pada tahun sebelumnya dapat dipertahankan. (Gaska)

Also Read:

BI Pertahankan BI Rate 4,75 Persen