Bank Indonesia: Utang Luar Negeri Pemerintah dan Swasta Turun pada Okober 2024

Jakarta,corebusiness.co.id-Bank Indonesia (BI) mengumumkan posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Oktober 2024 menurun dibandingkan posisi ULN September 2024. BI dan pemerinah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

Berdasarkan catatan BI, posisi ULN Indonesia pada Oktober 2024 sebesar 423,4 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi ULN pada September 2024 yang sebesar 428,5 miliar dolar AS. Secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 7,7% (yoy), menurun dibandingkan 8,5% pada September 2024. Penurunan tersebut bersumber dari ULN sektor publik dan swasta.

BI menyampaikan bahwa penurunan ULN baik dari pemerintah maupun swasta. Disebutkan, posisi ULN pemerintah pada Oktober 2024 tercatat sebesar 201,1 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi pada September 2024 yang tercatat sebesar 204,1 miliar dolar AS.

Also Read:

Siap-siap! Barang dan Jasa Jenis Ini Kena Pajak 12 Persen Awal Januari 2025

Secara tahunan, ULN pemerintah mencatatkan pertumbuhan sebesar 8,6% (yoy). Penurunan posisi ULN pemerintah bersumber dari turunnya posisi pinjaman dan surat utang. Pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden dan akuntabel untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal.

“Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor prioritas dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN,” demikian BI dalam keterangan tertulis, Senin (16/12/2024).

Also Read:

Intip Harta Kekayaan Sepuluh Miliarder Indonesia, Posisi Prajogo Pangestu Tergeser

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (21,0% dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (19,1%), jasa pendidikan (16,8%), konstruksi (13,5%), serta jasa keuangan dan asuransi (9,1%).

Menurut BI, posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah.

Also Read:

Melalui Dana Desa, Mendes PDT Ajak Kepala Desa Maksimalkan Potensi Lokal

Also Read:

Optimis Menutup 2024 dengan Kinerja Positif, Elnusa Siapkan Strategi Unggulan untuk 2025