Subsidi yang disalurkan pemerintah melalui Kementerian ESDM mencakup subsidi bahan bakar minyak (BBM), liquefied petroleum gas (LPG), dan subsidi listrik. Subsidi ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat miskin, namun selama ini ada sekitar 20-30 persen dari subsidi berpotensi dinikmati oleh kelompok yang tidak berhak, dengan nilai sekitar Rp100 triliun.
“Jujur saya katakan kurang lebih sekitar 20-30 persen subsidi BBM dan listri itu berpotensi tidak tepat sasaran, dan itu gede, angkanya itu kurang lebih Rp100 triliun. Kalian gak ingin kan subsidi itu yang harusnya untuk orang miskin, ekonominya belum bagus, kemudian diterima oleh saudara-saudara kita yang ekonominya bagus,” pungkas Bahlil.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto saat pidato awal sebagai Presiden RI periode 2024-2029 dalam Sidang Paripurna MPR-RI, mengemukakan, bantuan subsidi pemerintah kepada rakyat harus tepat sasaran.
Prabowo mengungkapkan, masih banyak rakyat yang hidup dalam keadaan susah. Karena itu, pemerintah harus benar-benar menjami subsidi-subsidi itu sampai kepada mereka yang membutuhkan. Pemerintah harus berani meneliti, bahkan kalau perlu mengubah mekanisme penyaluran subsidi dengan cara langsung diterima keluarga-keluarga yang membutuhkan.
“Dengan teknologi digital, kita akan mampu mendata subsidi itu sampai ke setiap keluarga yang membutuhkan,” kata Prabowo (Rif)