Wacana JK Harga BBM Naik, Gibran: Tak Sejalan Arahan Presiden Prabowo

Jakarta,corebusiness.co.id-Beda pandangan antara Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Muhammad Jusuf Kalla dengan Wakil Presiden ke-14 RI, Gibran Rakabuming Raka soal kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) menjadi perhatian publik. Jusuf Kalla sempat mengusulkan harga BBM dinaikkan, Gibran usulan ini tak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Gibran mengatakan, pemerintah menghormati usulan yang ada, termasuk dari Jusuf Kalla (JK). Namun, dia berpandangan usulan ini tak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Mohon maaf hal tersebut tidak sejalan dengan arahan Bapak Presiden Prabowo yang secara jelas dan tegas telah memerintahkan jajarannya untuk menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi agar tetap terjangkau oleh masyarakat kecil,” ujar Gibran dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/4/2026)

Also Read:

Uji B50 di Sektor Pertambangan Tunjukkan Hasil Positif

Gibran menyampaikan, pemerintah akan melakukan efisiensi dan refocusing anggaran agar masyarakat kelas bawah tak terbebani efek berantai dari kenaikan BBM. Selain itu, pemerintah terus mendorong akselerasi transisi menuju penggunaan kendaraan listrik dan energi terbarukan.

Gibran mencontohkan peresmian fasilitas perakitan kendaraan komersial listrik milik PT VKTR Sakti Industries di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, oleh Presiden Prabowo. Langkah ini dinilai merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi penggunaan BBM.

Also Read:

Di Tengah Ketidakpastian Global, PHE Dorong Percepatan Pengembangan Lapangan Migas

Adapun JK mengusulkan kepada pemerintahan Presiden Prabowo untuk mempertimbangkan menaikkan harga BBM imbas konflik di Timur Tengah, sehingga harga minyak mentah melambung tinggi di atas 100 dolar AS per barel.

Meski begitu, JK juga mendorong adanya upaya penghematan penggunaan BBM.

Also Read:

PGN Pastikan 62,984 Pelanggan Rumah Tangga dan Usaha Kecil Tetap Andal Tanpa Kendala Pasca-Lebaran

“Hemat memakai BBM, artinya angkutan umum lebih umum. Begitu juga seperti anjurkan oleh Bahlil ya, untuk masak harus hemat. Banyak hal yang harus dihemat betul. Tapi memang situasi banyak hal yang tidak bisa diatasi sendiri, karena memang ini naik harga pun karena harga BBM internasional semua kena,” kata JK kepada media massa, pada Rabu (1/4) lalu.

JK mencontohkan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM di tahun 2005-2006, ketika terjadi krisis di dalam negeri.

Also Read:

Minimalisasi Darurat Energi, Pengamat: Mobil Pribadi Migrasi ke BBM Nonsubsidi

“Dengan harga naik, otomatis orang mengurangi pemakaian BBM. Dia tidak pergi ke mana-mana kalau tidak perlu. Bisa mengurangi setengah pemakaian BBM. Tapi kalau dikasih harga murah, orang seenaknya,” tutur JK.

Dalam kesempatan berbeda, JK juga mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pengurangan beban subsidi energi, termasuk BBM di tengah lonjakan harga minyak dunia imbas konflik antara AS dan Israel melawan Iran. Menurutnya, membengkaknya subsidi energi berpotensi memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta menambah beban utang pemerintah.

Also Read:

RI Buka Opsi Pasokan Minyak Mentah dan BBM

“Kita minta bahwa agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi. Karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga,” kata Jusuf Kalla di kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (5/4).

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan pemerintah memastikan harga BBM untuk jenis bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun.

Also Read:

Libur Idulfitri, PHI Gaspol Jaga Pasokan Energi

Purbaya menegaskan bahwa kebijakan subsidi BBM telah dihitung secara matang dengan mempertimbangkan berbagai skenario, termasuk asumsi harga minyak dunia yang mencapai 100 dolar AS per barel hingga akhir tahun. Berdasarkan perhitungan tersebut, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terjaga di kisaran 2,9 persen.

Selain itu, pemerintah juga memiliki bantalan fiskal berupa sisa anggaran lebih (SAL) sebesar Rp420 triliun yang dapat digunakan jika terjadi tekanan yang lebih besar, seperti lonjakan harga minyak yang tidak terkendali. Namun demikian, pemerintah menilai kemungkinan harga minyak bertahan tinggi dalam jangka panjang relatif kecil.

Also Read:

SPBU Batasi Pembelian Pertalite, Persediaan Nasional Berkurang?

Purbaya meminta masyarakat tidak terpengaruh spekulasi mengenai kondisi keuangan negara. Ia menegaskan bahwa kapasitas fiskal pemerintah masih memadai untuk mendukung berbagai kebijakan yang telah ditetapkan. (Rif)

Also Read:

Wamen Yuliot Resmikan Pengaliran Gas Perdana pada Pipa Cisem 2