Masyarakat Korban Banjir Sumatera, Perlu Insentif Fiskal dan Nonfiskal

Jakarta,corebusiness.co.id-Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi berpandangan, masyarakat sebagai korban bencana banjir di Sumatera, memang pantas dan berhak untuk diberikan insentif fiskal dan nonfiskal.

“Insentif fiskal dan nonfiskal tersebut sangat penting sebagai stimulus ekonomi dan untuk mengembalikan aspek daya beli masyarakat, mengingat masyarakat yang terdampak bencana kehilangan pendapatan, kehilangan sumber ekonomi, bahkan hilangnya pencari nafkah keluarga,” kata Tulus Abadi kepada corebusiness.co.id, Minggu (7/12/2025).

Tulus mengungkapkan, sendi-sendi ekonomi masyarakat hancur karena terdampak bencana. Karena itu, pemerintah harus menyelematkan bukan hanya dari sisi fisik saja, tetapi juga dari sisi ekonomi dan sosial.

Also Read:

Pembangunan Tower Emergency Hampir Rampung di Bireuen

Pegiat Perlindungan Konsumen tersebut mencontohkan langkah kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meniadakan aturan menggunakan barcode untuk pembelian BBM jenis pertalite di daerah bencana. Menurutnya, ini adalah kebijakan yang benar. Mengingat jika dilakukan pembatasan, secara teknis akan menyulitkan dan bisa mengganggu daya beli masyarakat.

Tulus menekankan, “Bahkan, seharusnya bukan hanya itu yang dilakukan oleh Menteri ESDM dan menteri lainnya. Menteri ESDM musti menggelontorkan kebijakan yang lain di bidang energi, misalnya membebaskan atau minimal memberikan diskon tagihan listrik selama 3 hingga 6 bulan ke depan, dan bantuan untuk gas LPG 3 kilogram untuk para korban bencana banjir.”

Also Read:

Menteri ESDM Bebaskan Barcode Penggunaan BBM Subsidi di Wilayah Terdampak Bencana

Kementerian lain pun, lanjutnya, musti melakukan langkah serupa. Misalnya, Kemendagri memfasilitasi pembebasan/diskon tagihan air PDAM selama 3-6 bulan dan pemberian diskon Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk periode 2026.

Sektor swasta pun harus didorong untuk memberikan insentif serupa. Misalnya, penundaan pembayaran leasing, baik untuk sepeda motor dan atau mobil. Atau bahkan masyarakat yang punya utang pinjaman online, juga harus direlaksasi dan dihapuskan bunganya.

Also Read:

Otonomi Daerah Jadi Napas Baru Konglomerat Lokal Go Internasional

Sektor telekomunikasi, baik swasta dan apalagi BUMN (Telkom, Telkomsel), juga diorong untuk memberikan diskon dan tarif murah selama masa tanggap darurat bencana, yakni 3-6 bulan. (Rif)

Also Read:

KOMTI Kabupaten Bogor Solid Dukung Kepemimpinan Wahyudi Chaniago sebagai Ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor