Siap-Siap, Indonesia Segera Bangun PLTN

Jakarta,corebusiness.co.id-Draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola dan Organisasi Pelaksana Pembangunan dan Pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (Nuclear Energy Programme Implementing Organization (NEPIO) sudah diparaf para menteri dan pimpinan lembaga. Informasinya, draf tersebut sudah diserahkan ke Presiden Prabowo Subianto.

Sempat mengalami perubahan, draf Perpres Tata Kelola dan Organisasi Pelaksana Pembangunan dan Pengoperasian PLTN akhirnya disetujui tim formatur NEPIO. Mereka sudah memaraf draf medio Desember 2025.

Untuk diketahui, NEPIO dibentuk berdasarkan Perpres. NEPIO diketuai Menteri ESDM dan Dirjen EBTKE sebagai Sekretaris. Dalam pelaksanaan tugas, ketua Satgas NEPIO dibantu wakil ketua dan anggota, serta kelompok kerja. Payung hukum Satgas NEPIO berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres).

Also Read:

ICP Desember 2025 Kontraksi US$1,73 per Barel, Ini Penyebabnya

Pembentukan NEPIO sebagai upaya pemenuhan syarat Badan Tenaga Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA) bagi negara yang akan membangun PLTN.

Informasi yang diterima corebusiness.co.id menyebutkan, draf Perpres sudah berada di meja Presiden Prabowo. Presiden akan memeriksa materi Perpres sebelum memberikan persetujuan.

Also Read:

Gasifikasi, Strategi Mengerek Nilai Tambah Batubara

Sebelumnya, Plh Sekretaris Utama/Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), Haendra Subekti menyampaikan, target dalam Perpres NEPIO untuk pembangunan PLTN pertama sudah beroperasi tahun 2032. Sesuai dengan target Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.

“Setelah Perpres NEPIO ditandatangani Presiden, enam bulan kemudian sudah ditentukan tapak pembangunan PLTN, dan satu tahun kemudian PLTN sudah mulai beroperasi,” kata Haendra Subeksi dalam acara Media Gathering bertema ‘Sinergi Media & Bapeten, di Jakarta, Kamis, 4 Desember 2025.

Also Read:

Pertamina EP Adera Field Temukan Sumur Baru, Potensi Aliran Minyak 3.442 BOPD

Menurutnya, pembangunan PLTN di Indonesia harus memenuhi tiga aspek utama, yaitu keselamatan (safety), keamanan (security), dan garda aman (safeguards).

Pemerintah telah menugaskan dua anak usaha PT PLN (Persero), yaitu PLN Indonesia Power dan PLN Nusantara Power sebagai operator PLTN. Rencananya, PLN Indonesia Power sebagai operator proyek PLTN di Kalimantan Barat, dan PLN Nusantara Power untuk proyek PLTN di Bangka Barat.

Also Read:

Kepala BPI Danantara Menghadap Presiden, Bahas Proyek Hilirisasi

“Pembangunan PLTN di dua tapak itu, masing-masing dengan kapasitas 250 megawatt (MW). Dan Bapeten sedang menyelesaikan rancangan RTRW untuk pembangunan PLTN di onshore dan offshore,” ucap Haendra.

Haendra memperkirakan, PLTN di Bangka Barat akan dibangun menggunakan teknik floating, karena reaktor nuklirnya dibangun di lepas pantai (offshore). Masing-masing reaktor nuklir di dua tapak tersebut menggunakan Small Modular Reactor (SMR). (Rif)

Also Read:

Pertamina Hulu Energi Menutup Tahun 2025 dengan Temuan Migas Baru di Wilayah Kerja Mahakam