Ketum Apkasindo Gulat Manurung Jabarkan Kunci Sukses Hilirisasi Sawit

PEMERINTAH Indonesia akan mengambil langkah strategis untuk mencapai kedaulatan energi dengan menargetkan penghentian total impor minyak solar pada tahun 2026. Implementasi program mandatori biodiesel B50 (campuran 50 persen bahan bakar nabati) akan menjadi kunci sebagai substitusi seluruh kebutuhan solar impor.

Langkah ini didasari oleh keberhasilan program biodiesel yang telah berjalan dan terbukti ampuh menekan ketergantungan impor sekaligus menghemat devisa negara secara signifikan. Secara teknis, program B50 dirancang untuk menutup sisa kuota impor yang masih ada di bawah kebijakan B40 saat ini.

Untuk mewujudkan target ini, pemerintah akan memaksimalkan potensi sawit dalam proses lanjutan ke industri hilirisasi, yang merupakan salah satu program andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Also Read:

Apkasindo Usul PPN Budidaya Sawit di Kawasan Hutan Dinaikkan Menjadi 15 Persen

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mendukung dan sepakat dengan tujuan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kemandirian energi di dalam negeri. Namun, butuh satu kesepahaman yang sama untuk mencapai target tersebut.

“Pemerintah, petani, dan perusahaan swasta harus bergandengan tangan untuk memaksimalkan potensi sawit Indonesia,” kata Ketua Umum Apkasindo, Gulat Manurung kepada corebusiness.co.id, Kamis (27/11/2025).

Also Read:

Meningkatkan Nilai Tambah Minyak Sawit melalui Strategi Hilirisasi

Gulat Manurung menekankan, faktor penting suksesnya industri hilir sawit harus linier dengan penguatan sektor hulu dan regulasi. Jika ada salah satu pendukung itu tidak seiring sejalan, target yang ingin dicapai pemerintah bakal menghadapi pelbagai kendala.

Apa saja kendala tersebut, berikut petikan wawancara corebusiness.co.id dengan Ketum Apkasindo, Gulat Manurung:

Also Read:

PHE ONWJ Dukung Nilai Tambah Serabut Kelapa Menjadi Tali Tambang 

Pemerintah sedang kencang ingin memaksimalkan potensi sawit dan produk turunannya. Salah satunya untuk bahan baku B50. Respon Anda?

Program pemerintahan Presiden Prabowo sangat bagus. Namun, menurut saya pemerintah harus membuat regulasi untuk menguatkan program-program untuk memaksimalkan potensi sawit di Indonesia.

Also Read:

Pengamat Ekonomi Energi UGM: Trump Tidak Bisa Dikte Persoalan Ekonomi Negara Lain

Baru-baru ini, Apkasindo melakukan rapat dengan Menteri PPN/Bappenas, Bapak Rachmat Pambudy. Saya sampaikan agar pemerintah memperhatikan sektor hulu, karena kondisinya saat ini amburadul. Bersyukur, masukan dari kami, petani sawit, akan dimasukkan dalam Program Strategis Nasional (PSN) oleh Menteri PPN/Bappenas.

Sejauh pengamatan Anda, petani sudah siap memenuhi kebutuhan industry hilir, termasuk persiapan untuk bahan baku B50?

Also Read:

Pundi-Pundi Cuan dari Budidaya Nilam

Produktivitas minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) yang dihasilkan petani saat ini rata-rata 1,7 ton per hektare per tahun. Kalau kita bandingkan dengan yang sudah mengkuti program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), produktivitasnya mencapai 8 ton CPO per hektare per tahun.

Pemerintah harusnya mengkaji, mengapa perkebunan sawit rakyat mandek. Sampai dengan Oktober 2025, dari total 2,7 juta hektare target 5 tahun tahap I, baru direalisakan peremajaan sekitar 383 ribu hektare. Untuk tahun 2025, Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan peremajaan 120 ribu hektare, realisasinya baru sekitar 21 persen. Sementara sekarang sudah mendekati akhir tahun 2025.

Also Read:

Paidi: Saya Tetap Optimis, Porang Dibutuhkan Dunia

Kalau pemerintah sudah mengetahui masalah di hulu, harusnya dibuat regulasi yang mendukung kegiatan usaha petani sawit. Itu pertama. Kedua, saat kita butuh CPO, tapi sawit yang ada ditumbangin.

Also Read:

Kuasa Hukum Tempo: Jangan Menganggap Kritik sebagai Perbuatan Melawan Hukum