
Jakarta,corebusiness.co.id-Presiden Prabowo Subianto mengatakan ia telah memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia untuk membenahi BUMN, sehingga memberikan keuntungan bagi negara.
Menurut Prabowo, tata kelola BUMN harus diatur kembali agar menyumbangkan pendapatan yang lebih besar kepada negara. Salah satu bentuk pembenahannya, dengan menghilangkan tantiem bagi para komisaris.
“Perusahaan komisarisnya banyak banget. Saya potong setengah, komisaris paling banyak enam orang. Kalau bisa cukup empat atau lima, dan saya hilangkan tantiem,” kata Prabowo Dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Prabowo menjelaskan, setiap aset negara yang dikelola secara efisien dan produktif akan menghasilkan nilai tambah dan kontribusi positif bagi kesejahteraan rakyat.
Kepala negara mencontohkan, dalam dunia bisnis ada istilah return on asset. Bisnis tersebut dapat dikatakan baik dan berhasil apabila return on asset-nya sekitar 12 persen, maka negara akan mendapat keuntungan. Langkah ini juga dapat dilakukan oleh perusahaan BUMN.
“Katakanlah konservatif 10 persen, katakanlah untuk bangsa Indonesia cukup 5 persen. Aset yang dimiliki bangsa Indonesia yang berada di BUMN-BUMN, kita asetnya adalah senilai lebih dari 1.000 miliar dolar AS. Harusnya BUMN itu menyumbang kepada kita minimal 50 miliar dolar AS. Kalau 50 miliar dolar AS, APBN kita tidak defisit,” urai Prabowo.
Karena itu, Prabowo memberi tugas kepada BPI Danantara Indonesia untuk membenahi mengatur kembali perusahaan-perusahaan BUMN supaya dapat menyumbangkan pendapatan yang lebih besar kepada negara.
“Untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan,” tegas Prabowo.