
Jakarta,corebusiness.co.id– Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie angkat bicara terkait kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.
Jimly menyatakan kebijakan efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga menjadi momentum gebrakan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas dan relevansi penggunaan APBN maupun APBD di seluruh Indonesia.
“Momentum gebrakan efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo baik untuk dimanfaatkan evaluasi total kualitas dan relevansi anggaran APBN dan APBD seluruh Indonesia dengan tujuan dan sasaran pembangunan,” kata Jimly lewat akun X pribadinya, Kamis (13/2/2025).
Jimly menyoroti sejak reformasi sekitar 50 persen pemborosan anggaran keluar secara sia-sia yang hasilnya tidak berguna untuk masyarakat.
“Sejak reformasi terdapat setidaknya sekitar 50 persen anggaran mubazir yang tidak berguna untuk rakyat,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomer 1 Tahun 2025 yang mengatur penghematan dalam APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Presiden Prabowo Subianto telah memangkas anggaran belanja negara 2025 sebesar Rp 306,7 triliun.
Pemangkasan ini mencakup anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp 256,1 triliun serta dana transfer ke daerah senilai Rp 50,6 triliun.(RK).