Kementan-TNI AD Kerja Sama Kawal Program Swasembada Pangan di 12 Provinsi

Jakarta,corebusiness.co.id-Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng TNI Angkatan Darat (TNI AD) untuk mengawal dan mendampingi pelaksanaan optimasi lahan rawa (Oplah) sebagai salah satu program swasembada pangan. Kerja sama strategis ini bertujuan untuk memastikan program swasembada pangan berjalan sesuai sasaran, efektif, dan sesuai aturan.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementan, Setyo Budiyanto mengatakan, pengawalan dan pendampingan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman untuk memastikan kegiatan optimasi lahan rawa di daerah berjalan dengan optimal.

“Kita fokus pada arahan Mentan Amran untuk bisa melakukan pengawalan dan pendampingan terkait program yang dilaksanakan dapat tercapai dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Setyo.

Also Read:

Wapres Gibran Apresiasi Gerak Cepat Mentan Amran di Sektor Pertanian

Pada implementasinya di lapangan, Oplah turut melibatkan TNI AD. Babinsa bersama penyuluh pertanian bahu-membahu memberikan pendampingan kepada petani. Oleh karena itu, dalam pengawalan dan pendampingan pun Kementan bekerja sama TNI AD.

Program pengawalan dan pendampingan ini dilakukan di 12 provinsi lokasi Oplah, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan.

Also Read:

Perkuat Percepatan Ketahanan Pangan, Wapres Gibran Didampingi Mentan Amran Tanam Padi di Langkat

Pengawalan terhadap program dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementan dan jajaran TNI AD melalui Inspektorat Jenderal Angkatan Darat (Itjenad), serta Inspektorat Kodam. Jika ada hambatan, masing-masing Tim Pengawalan Propinsi memberikan konsultasi untuk mengatasi masalah tersebut,” tutur Setyo.

Untuk tahun anggaran 2024, Kementan dan TNI AD telah melakukan monitoring dan evaluasi yang yang dilaksanakan pada 23-28 September 2024 lalu. Dari pelaporan yang disusun, Setyo menyebutkan pihaknya menemukan sejumlah kendala dan merekomendasikan kepada Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) agar berkoordinasi dengan Kepala Dinas terkait.

Also Read:

Anggota Komisi IV DPR RI Dukung Langkah Besar Kementan Pangkas 145 Regulasi Distribusi Pupuk

Also Read:

Petani Sawit di Lebak Wujudkan Ketahanan Pangan dengan Padi Gogo