Ketua FKBI Minta Presiden Batalkan Kenaikan PBB 250 Persen oleh Bupati Sudewo

Jakarta,corebusiness.co.id-Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi menyatakan, keputusan Bupati Pati, Sudewo menaikkan PBB 250 persen merupakan kebijakan ugal-ugalan.

“Entah ide apa yang mengilhami Bupati Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Sudewo, yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), hingga mencapai 250 persen. Alamaaak!” lontar Tulus Abadi dalam keterangan tertulis, Kamis (7/8/2025).

Tulus menilai, kenaikan PBB hingga 250 persen jelas kebijakan yang tidak bijak, bahkan ugal-ugalan, sebab nyaris tidak memperhatikan daya beli dan hak-hak masyarakat sebagai pembayar pajak. Bahwa perlu naik karena sudah 14 tahun PBB tidak dinaikkan, tetapi kenaikan itu seharusnya dilakukan secara berkala dan terukur.

Also Read:

Indonesia dan Belarus Sepakat Bentuk Joint Economic Committee untuk Kerja Sama Industri

Apalagi, ungkap Tulus, kebijakan tersebut diiringi dengan sikap arogan dari Bupati Sudewo, yang menantang publik untuk melakukan demo, sekalipun 50.000 orang. Ia keukeuh kebijakan tersebut tidak akan dibatalkan.

“Ini jelas sikap dan pernyataan yang arogan, jemawa, yang tidak mencerminkan wisdom sebagai pejabat publik. Bahkan tidak memerhatikan aspirasi publik, yang telah memilihnya saat Pilkada kemarin,” krtitik Tulus.

Also Read:

Menteri PPPA Ungkap Perdagangan Orang dengan Modus ‘Kawin Pesanan’

Terkait kebijakan yang tidak bijak dan ugal-ugalan ini, plus kontra produktif itu, Tulus minta agar Mendagri atau bahkan Presiden Prabowo untuk membatalkan kenaikan PBB di Kabupaten Pati tersebut.

“Kenaikan PBB hal yang rasional untuk mendulang PAD, tapi juga harus dilakukan secara rasional besaran prosentasenya,” imbuhnya.

Sebelumnya, warga yang mengatasnamakan diri Masyarakat Pati Bersatu melakukan aksi demo menentang kebijakan Sudewo. Tak hanya itu, massa juga mengibarkan bendera One Piece.

Also Read:

Menteri PPPA dan MAI Solid Melindungi Anak dan Perempuan dari Aksi Kekerasan

Hingga Selasa pagi (5/8/2025), ratusan dus air mineral hasil sumbangan dari simpatisan telah disusun rapi hingga hampir menutupi seluruh pagar Kantor Bupati Pati.

Namun, mereka sempat bersitegang dengan petugas Satpol PP Kabupaten Pati, karena disebut melanggar peraturan tentang ketertiban umum.

Also Read:

Budi Arie Bertemu Pemilik Utama J&F Investimentos, Bahas Kopdes Merah Putih hingga Peluang Investasi

Mendapat penolakan dari warga, justru politisi Partai Gerindra yang menjabat Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi DPP Partai Gerindra(2019–sekarang), ini melawan.

“Siapa yang akan melakukan penolakan, saya tunggu, silakan lakukan, jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang aja suruh ngerahkan, saya tidak akan gentar. Saya tidak akan mengubah keputusan,” ujar Sudewo dalam video yang beredar luas di media sosial, dikutip dari unggahan Instagram @flokjog.

Also Read:

Kemenperin Susun Peta Jalan Sembilan Sektor Industri

Mantan anggota DPR 2019-2024 tersebut mengatakan, keputusannya menaikkan PBB 250 persen, karena  selama 14 tahun PBB Pati tidak mengalami kenaikkan.

Namun, kebijakan Sudewo ini, bertolak belakang janjinya saat kampanye. Hal ini sempat dia disampaikan saat momen debat kedua Pilkada Pati pada 13 November 2024 silam.

Dalam pemaparannya, Sudewo mulanya mengatakan, untuk meningkatan fiskal, maka perlu adanya kenaikan pendapatan daerah.

Also Read:

Rugikan Negara Rp 100 T, Presiden Prabowo Perintahkan Jaksa Agung dan Kapolri Usut 5 Perusahaan Penggilingan Padi

“Tapi (naiknya) pendapatan daerah, membutuhkan proses waktu yang cukup lama. Bisa dalam satu periode (masa pemerintahan) itu sudah selesai, tapi program prioritas belum sampai terlaksana,” katanya dalam debat tersebut yang didampingi oleh wakilnya, Suharyono, dikutip dari YouTube Tribun Solo.

Sudewo lantas menilai agar adanya kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka tak seharusnya dibebankan ke rakyat dengan menaikkan pajak atau retribusi.

Also Read:

Negosiasi Tarif Resiprokal Gagal, Ajib Hamdani: Indonesia akan Hadapi Empat Persoalan

Menurutnya, harus ada solusi lain agar PAD di Kabupaten Pati bisa mengalami kenaikan.

“Apalagi kalau peningkatan Pendapatan Asli Daerah bertitik tumpu pada sektor pajak dan retribusi, itu sangat-sangat kasihan kepada rakyat Kabupaten Pati,” ucap Sudewo ketika itu. (Rif)

Also Read:

Pemerintah Targetkan Bulog Salurkan Beras 1,3 Juta Ton hingga Desember 2025