Karpet Hitam untuk Investor Fiktif

Jakarta,corebusiness.co.id-Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara memberikan pelayanan terbaik kepada pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) Investor. Namun, tetap melakukan pengawasan terhadap keberadaan investor asing yang tinggal di wilayah Jakarta Utara.

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara baru-baru ini mendeportasi ZM dan ZY ke negara asalnya Tiongkok. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif, kedua Warga Negara Asing (WNA) pemegang KITAS Investor tidak memiliki kegiatan usaha yang nyata alias investor fiktif.

Pengawasan terhadap keberadaan WNA dilakukan Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kanim Kelas I TPI Jakut sejak 23 Juni 2025. Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari instruksi Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian dalam rangka mendukung program kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terkait penertiban dan pengawasan terhadap izin tinggal investor.

Also Read:

Isu Penjualan Pulau di Indonesia, ATR/BPN: Tidak Ada Dasar Hukumnya

Hasilnya, petugas Imigrasi berhasil mengamankan ZM dan ZY yang tinggal di wilayah Penjaringan karena melanggar ketentuan keimigrasian.

Untuk diketahui, Pemerintah Indonesia memberikan karpet merah bagi pengusaha atau investor asing yang ingin membuka usaha di berbagai wilayah di Indonesia. Namun, adakalanya kebijakan Pemerintah Indonesia “dimanfaatkan” oleh oknum pengusaha asing nakal.  Bagi investor fiktif, siap-siap diberikan karpet hitam untuk dikembalikan ke negara asalnya alias dideportasi.

Also Read:

Di Rapat Paripurna DPR, Menkeu Jabarkan Strategi KEM PPKF RAPBN 2026

Pemerintah Indonesia bahkan telah meluncurkan Golden Visa Indonesia, yakni visa khusus yang diberikan kepada WNA yang melakukan investasi atau memberikan kontribusi signifikan kepada perekonomian Indonesia. Pemberian Golden Visa Indonesia bertujuan untuk menarik investasi asing dan talenta global. Visa ini memberikan izin tinggal jangka panjang (5 hingga 10 tahun) serta berbagai hak istimewa, termasuk hak atas kepemilikan properti.

Also Read:

Kementerian ATR/BPN Tegaskan Tanah tak Bersertipikat Diambil Negara Hoaks